CATATAN BIGS TERHADAP LKPJ Walikota Bandung 2009

BIGS mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota BAndung untuk memulai memampang LKPJ di surat kabar lokal, yang berarti membuka ruang bagi publik untuk memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah kotanya.

BIGS memiliki beberapa catatan terhadap LKPJ Walikota Bandung 2009, yaitu:
1. Tampak jelas bahwa LKPJ lebih menonjolkan personalisasi dalam tata kelola pemerintahan Kota Bandung seperti terlihat dalam prioritas kota yang didominasi oleh bawaku (bantuan walikota). Sesungguhnya prioritas seharusnya menjadi kewajiban pemerintah kota untuk memenuhinya dan bukan “belas kasihan” walikota bagi warganya. Kesan kuat yang muncul kemudian adalah program-program prioritas yang ada lebih sebagai komitmen personal walikota dan bukan kebijakan rasional pemerintah kota.
2. LKPJ lemah dalam akuntabilitasnya ketika akuntabilitas diartikan sebagai sesuainya apa yang diprogramkan dengan hasilnya. Banyak program tidak jelas apa hasilnya, tidak dirasakan, dan bahkan tidak diketahui mayoritas warga.  Klaim capaian lebih bersifat kuantitatif dan tidak bersifat substantif.
3. Program dalam LKPJ masih belum menjawab permasalahan sehari-hari yang dihadapi warga Bandung. Yang dirasakan dan dikeluhkan sekaligus sangat merugikan masyarakat adalah kondisi infrastruktur dan fasilitas publik yang buruk (jalan bolong, lampu lalulintas dan lampu penerangan jalan mati, drainase tidak terurus dengan akibat banjir cileuncang yang makin luas, jalan tidak ada penambahan dengan akibat macet yang makin parah, dst)

Pemerintah Kota memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat sejauh dalam wilayah kewenangannya. Melihat LKPJ 2009, tampaknya masih terjadi ketidaksinkronan antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah. ***