Program

BIGS Audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tim peneliti dari BIGS (Bandung Institute of Governance Studies) bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Drs. Oji Mahroji, Kamis, 27 Mei 2010, di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bandung.

Pertemuan tersebut merupakan audiensi untuk memaparkan hasil penelitian BIGS tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kebetulan, daerah perkotaan yang diteliti adalah Kota Bandung. Dari BIGS sendiri hadir, Program Officer TAP, Alwin Khafidhoh ditemani Andryansyah, Markus Christian dan Suhud Darmawan.

Poin penting hasil penelitian yang disampaikan diantaranya dan terutama tentang besarnya pengaruh tim manajemen BOS di tingkat sekolah terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BOS. Temuan penting lain adalah tentang alokasi belanja dana BOS di sekolah yang cenderung terbatas pada itu-itu saja dan kurang inovatif, salah satunya alokasi yang besar bagi guru tidak tetap non PNS yang bisa menghabiskan 20 hingga 30 persen dari anggaran sekolah.

Karena itu BIGS merekomendasikan pentingnya peningkatan kapasitas tim manajemen BOS sekolah.

Kadisdik menyambut baik temuan BIGS tersebut. Ia setuju bahwa dalam era sekarang sebagian besar dana langsung diberikan ke sekolah sehingga sebagian besar pengelolaan dana pada akhirnya ditentukan sekolah. Menurutnya, masalahnya sekarang ada variasi dalam hal pengelolaan dana di sekolah: 1) sebagian sekolah dikuasai oleh kepala sekolah, 2) sebagian sekolah memiliki komite sekolah yang paham manajemen sekolah dan berperan aktif, 3) sebagian sekolah memiliki kepala sekolah dan komite sekolah yang bekerjasama baik, tetapi tidak melibatkan guru.

Menurutnya, kondisi akan sulit bagi sekolah yang kepala sekolahnya dominan dan menentukan segalanya. Dalam keadaan demikian, pengambilan kebijakan sangat subyektif dipengaruhi oleh pikiran kepala sekolah.

Pada kesempatan ini, Oji Mahroji juga mengingatkan bahwa untuk masalah pendanaan sekolah harus mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama PP 47 dan PP 48 Tahun 2008. Kota Bandung sendiri sejak tahun 2008 mengintroduksi istilah “pendidikan gratis” dengan tujuan, salah satunya, mencegah pemungutan uang dari orang tua miskin di sekolah-sekolah negeri. */mch

This post is currently only available in Bahasa Indonesia (Indonesian)

This post is also available in: English

About BIGS

BIGS mendorong dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui proses penguatan masyarakat sipil, pengembangan demokrasi, dan pengembangan institusi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.