Berita

Kemitraan Baru NGO dan Pemerintah

Oleh : Andriyansyah*

Menempatkan NGO atau ornop (organisasi non-pemerintah) sebagai “musuh” pemerintah kini sudah bukan zamannya lagi. NGO yang selama ini dikenal dengan sebutan LSM memang cukup vokal dalam mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun hal ini tidak berlaku bagi NGO yang sudah melakukan transformasi atau perubahan.

Gaya lama NGO yang sering berperan sebagai “pressure group” memang terkesan garang. Namun seiring dengan kemajuan demokrasi di negeri ini, gaya tersebut sudah selayaknya ditinggalkan. Banyak NGO yang mengubah perannya dari kelompok penekan menjadi pe-lobi (Lobbies group). Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan cara yang elegan dan tetap menjaga integritas dan independensi.

NGO yang berubah tidak harus takut pengaruhnya akan memudar. Di beberapa negara maju, peran NGO ini dapat “naik kelas” dengan menjadi lembaga pemikir atau Think tank. Dengan perubahan demikian, tugas yang di emban oleh sebuah NGO tidak lagi terkurung menjadi sekedar “penggertak” para pembuat kebijakan. NGO bisa beralih peran dengan menjadi mitra pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan yang timbul,baik itu dalam level masyarakat, birokrasi, swasta atau semuanya.

Lembaga-lembaga Think-Tank seperti RAND Corporation atau Brooking Institution adalah merupakan NGO juga. Hal tersebut terlihat jelas misalnya dalam “tagline” RAND yang menyebutkan lembaganya sebagai “a non-profit institution that addresses the challenges facing the public and private sectors around the world” atau lembaga nirlaba yang berusaha menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi sektor publik atau swasta di seluruh dunia. Lembaga seperti ini mendapatkan kepercayaan besar dari pemerintah untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, dana dari pemerintah bisa mengalir (tentu bukan “gratisan”), dan pemerintah mendapatkan masukan dari NGO berdasarkan hasil penelitiannya. Menurut Raymond J. Struyk, Gejala kepercayaan pemerintah terhadap analisa eksternal (NGO) kini mengalami peningkatan. Hal ini bisa terlihat dari adanya alokasi anggaran yang eksplisit untuk pekerjaan tersebut, di sejumlah kementrian nasional di beberapa negara (Struyk:2008). Dan ini merupakan kesempatan bagi NGO untuk dapat bermitra dengan pemerintah. Selain itu, kemitraan (partnership) dengan pemerintah juga dapat menolak asumsi salah yang selama ini sering beredar, yaitu menganggap NGO sebagai agen asing. Juga dapat sedikit mengurangi ketergantungan terhadap lembaga donor yang selama ini menjadi ladang utama NGO.

Pemerintah sebagai agen utama dalam menyelesaikan permasalahan bangsa tidak dapat bergerak sendiri. Isu “healthcare system” (sistem jaminan kesehatan) yang sekarang ini sedang hangat diperbincangkan publik amerika misalnya, tidak lepas dari perdebatan pemerintah dan NGO. Sebagian NGO ada yang digandeng oleh pemerintah federal untuk dijadikan mitra dalam perumusan kebijakan tersebut, sebagian lain ada yang bersikap oposan, namun bukan sekedar kritik tanpa solusi. Setiap NGO memiliki “Blue-print” nya masing-masing dan berusaha mempengaruhi pemerintah agar cetak biru-nya tersebut dapat diterapkan.

Membandingkan NGO Indonesia dengan lembaga Think-Tank besar di Amerika memang terlalu jauh.  Namun setidak-nya ada aktifitas yang sama yang dapat dilakukan, yaitu berupa riset. Pokok yang paling penting di sini adalah adanya kemauan dari NGO untuk bisa merubah diri menjadi lembaga yang kredibel dan “reliable” (dapat diandalkan). Pun kemitraan NGO dan pemerintah tidak perlu ditakutkan bahwa NGO yang bersangkutan akan dilabeli sebagai NGO “plat merah”. Karena kemitraan baru antara NGO dan pemerintah bukan kemitraan “atasan-bawahan” melainkan kemitraan yang setara.

“Change” sebagai tujuan

Setiap NGO yang bergerak pada bidang apapun pasti menghendaki adanya perubahan. Perubahan yang membawa maslahat pada bidang yang menjadi garapannya. Sebuah NGO lingkungan tentunya menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam kebijakan lingkungan. Begitupun dengan NGO – NGO lain yang bergerak di bidang : anggaran, perburuhan, perlindungan konsumen, penegakan hukum dan lain sebagainya. “Change” atau perubahan inilah yang harus menjadi patokan dalam aktifitas NGO. Apabila bergandengan tangan dengan pemerintah lebih bisa menghasilkan perubahan, tentunya ini lebih baik daripada sekedar melakukan kritikan atau mengeluarkan pernyataan yang bombastis, namun tidak memberikan solusi apapun.

Penulis adalah Pegiat BIGS

This post is currently only available in Bahasa Indonesia (Indonesian)

This post is also available in: English

About BIGS

BIGS mendorong dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui proses penguatan masyarakat sipil, pengembangan demokrasi, dan pengembangan institusi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.