Pertemuan tersebut merupakan audiensi untuk memaparkan hasil penelitian BIGS tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kebetulan, daerah perkotaan yang diteliti adalah Kota Bandung. Dari BIGS sendiri hadir, Program Officer TAP, Alwin Khafidhoh ditemani Andryansyah, Markus Christian dan Suhud Darmawan.

Poin penting hasil penelitian yang disampaikan diantaranya dan terutama tentang besarnya pengaruh tim manajemen BOS di tingkat sekolah terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BOS. Temuan penting lain adalah tentang alokasi belanja dana BOS di sekolah yang cenderung terbatas pada itu-itu saja dan kurang inovatif, salah satunya alokasi yang besar bagi guru tidak tetap non PNS yang bisa menghabiskan 20 hingga 30 persen dari anggaran sekolah.

Karena itu BIGS merekomendasikan pentingnya peningkatan kapasitas tim manajemen BOS sekolah.

Kadisdik menyambut baik temuan BIGS tersebut. Ia setuju bahwa dalam era sekarang sebagian besar dana langsung diberikan ke sekolah sehingga sebagian besar pengelolaan dana pada akhirnya ditentukan sekolah. Menurutnya, masalahnya sekarang ada variasi dalam hal pengelolaan dana di sekolah: 1) sebagian sekolah dikuasai oleh kepala sekolah, 2) sebagian sekolah memiliki komite sekolah yang paham manajemen sekolah dan berperan aktif, 3) sebagian sekolah memiliki kepala sekolah dan komite sekolah yang bekerjasama baik, tetapi tidak melibatkan guru.

Menurutnya, kondisi akan sulit bagi sekolah yang kepala sekolahnya dominan dan menentukan segalanya. Dalam keadaan demikian, pengambilan kebijakan sangat subyektif dipengaruhi oleh pikiran kepala sekolah.

Pada kesempatan ini, Oji Mahroji juga mengingatkan bahwa untuk masalah pendanaan sekolah harus mengacu pada peraturan yang berlaku, terutama PP 47 dan PP 48 Tahun 2008. Kota Bandung sendiri sejak tahun 2008 mengintroduksi istilah “pendidikan gratis” dengan tujuan, salah satunya, mencegah pemungutan uang dari orang tua miskin di sekolah-sekolah negeri. */mch

Penelitian dilakukan pada Desember 2009 dengan studi kasus di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, bertujuan melihat pengaruh karakteristik sekolah perkotaan dan pedesaan terhadap efisiensi dana BOS, yang bersumber dari APBN, dengan memperhatikan perbedaan pada manajemen sekolah dan pola pencairan dana.

Tim peneliti menyimpulkan model alokasi BOS yang bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan terhadap pendidikan, justru memperlebar kesenjangan sosial, di mana siswa miskin akan bersekolah di sekolah gratis, sedangkan siswa yang lebih mampu/kaya akan memilih sekolah berstandar nasional atau bertaraf internasional, bahkan sekolah swasta yang lebih bagus.

BIGS juga menemukan gaji guru non PNS di sekolah negeri menghabiskan rata-rata 15-20 persen APBS, sedangkan di sekolah swasta, persentasenya mencapai 20-30 persen.

Efektivitas pengelolaan BOS di sekolah-sekolah sangat dipengaruhi kapasitas Tim Manajemen BOS. Keterlibatan Komite Sekolah masih terbatas memberikan pertimbangan dan belum ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sementara dalam hal pencairan dana, keterlambatan disebabkan panjangnya rantai pendataan dan sulitnya membuat laporan keuangan.

Dengan hasil penelitian ini, BIGS merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar mengalokasikan anggaran untuk melatih Tim Manajemen BOS. BIGS juga berharap pemerintah kabupaten mengoptimalkan teknologi internet untuk mengatasi kendala jarak dalam pendataan, dengan dikoordinasikan oleh UPTD, serta mengalokasikan gaji guru non PNS dalam APBD untuk mengurangi beban sekolah.

Ketua Tim Manajemen BOS Disdikpora Kabupaten Bandung Barat, Tatang Bachtiar, yang didampingi tiga stafnya dalam tim –A. Djuhaeri, Asep Sutisna, dan Asep Setia Permana–mengakui apa yang menjadi temuan-temuan BIGS mereka alami sendiri di lapangan. Tatang juga mengiyakan lemahnya kapasitas tim manajemen BOS.  Capacity building bagi mereka, menurutnya penting dan perlu dilakukan.

Namun Tatang pesimistis, pembiayaan pelatihan bagi tim manajemen BOS, juga alokasi penggajian guru non PNS, bisa dikucurkan lewat APBD Kabupaten Bandung Barat. Ini disebabkan kecenderungan share dari PAD Kab. Bandung Barat untuk program-program pendidikan selama ini masih menjadi yang terkecil dibandingkan dengan program-program bidang lain. Tatang mengakui, lobi mereka di pemerintah setempat belum cukup kuat. (*)