BIGS » Program

Advokasi Anggaran, Sebuah Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Citizen Budget

Riyana Firly — Mon, 26 Apr 2010 20:23:04 +0000

Pada awalnya BIGS bekerjasama dengan The International Budget Partnership (IBP) menyusun Open Budget Index untuk Indonesia. Ternyata, indeks keterbukaan anggaran Indonesia masih jauh dari harapan dan menempatkan negara ini pada urutan bawah dalam peringkat transparansi anggaran dunia. Hal ini menunjukkan masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas anggaran di Indonesia.

Hal menarik yang kemudian dapat dicermati dari laporan Open Budget Index adalah negara-negara yang memiliki indeks tinggi dan berada di peringkat atas, pada umumnya adalah negara-negara yang memiliki instrumen yang tidak dimiliki oleh negara-negara di peringkat bawah dalam pengelolaan anggarannya. Instrumen tersebut bernama citizen budget. Ada indikasi kuat, Citizen Budget dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran, khususnya anggaran-anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Berangkat dari pemikiran itu, BIGS membuat sebuah program kerja yang diharapkan dapat menjadi permulaan bagi lahirnya Citizen Budget Indonesia, karena BIGS percaya, bagaimanapun para pengelola negara memiliki tanggung jawab memberikan informasi seluas-luasnya mengenai anggaran pembangunan yang dibuatnya, khususnya anggaran-anggaran menyangkut kepentingan publik. Program kegiatan ini diberi titel : Advokasi Promosi Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran di Indonesia.

Dua tujuan besar yang ingin diraih melalui pelaksanaan program ini. Pertama, memajukan transparansi dan akuntabilitas anggaran pada level nasional. Kedua, mencari pemahaman kebutuhan atas Citizen Budget melalui advokasi publik.

Tujuan pertama dapat diraih melalui kerjasama diantara IBP, koalisi organisasi kemasyarakatan dan pemerintah Indonesia. BIGS mencoba untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat mendorong kerja advokasi atas keterbukaan akses anggaran. Kerja advokasi ini akan didasarkan pada kegiatan forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan pihak-pihak berkompeten.

Tujuan kedua dapat diraih melalui penguatan kesepahaman diantara ormas-ormas sehingga lahir koalisi organisasi kemasyarakatan. Koalisi yang terbentuk kemudian melakukan dialog-dialog intensif dengan pihak parlemen dan pemerintahan yakni Bappenas dan Departemen Keuangan. Langkah ini diharapkan dapat mendorong lahirnya Citizen Budget Indonesia.

Pada tahap awal, BIGS mencoba membuat model prototipe Citizen Budget Indonesia untuk tahun anggaran 2010 yang diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan dalam pembuatan Citizen Budget Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Studi dan Advokasi Pengelolaan Dana-Dana Pendidikan

Riyana Firly — Mon, 26 Apr 2010 20:19:17 +0000

Konstitusi mengamanatkan kepada para pengelola negara untuk selalu berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbagai upaya dilakukan dan yang paling penting adalah penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun atau dikenal dengan nama Program Wajardikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar).

Untuk memastikan keberhasilannya, maka sejak tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk tetap mempertahankan kelangsungan pendidikan dasar bagi putra-putrinya. BOS diharapkan dapat menjadi terobosan untuk menuntaskan program wajardikdas.

Untuk mengawal jalannya pelimpahan anggaran pendidikan melalui BOS-KITA di sekolah-sekolah maka BIGS melakukan penelitian dengan tujuan menemukan kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap pola-pola manajemen dan pencairan dana BOS. Kajian dari penelitian ini adalah Bantuan Operasional Sekolah-Knowledge Improvement on Transparency and Accountability (BOS-KITA) 2009.

BIGS menggali data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui wawancara mendalam dan forum diskusi kelompok terarah (FGD). Berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan dana BOS KITA dilibatkan didalam proses penggalian masalah.

Penelitian yang dilakukan BIGS mengonfirmasi hasil-hasil penelitian sebelumnya menyangkut dana BOS, yaitu terjadinya pola-pola penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, BIGS kemudian membuat rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana BOS. Rangkaian pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan menyelenggarakan sebuah lokakarya yang dihadiri oleh stakeholder strategis di bidang pendidikan, baik dari kalangan pemerintahan, aktivis, maupun masyarakat serta seminar sehari bertemakan Tantangan Pendidikan di Daerah Pemekaran yang menghadirkan Bambang S (Ketua Bappeda Kabupaten Bandung Barat), Saeful Akbar (Kepala Bappeda Kota Banjar) dan Asep Warlan Yusuf (staf pengajar di Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan/aktivis Organisasi Masyarakat Sipil) sebagai pembicara

Advokasi Publik terhadap Perencanaan Proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) Terhadap Publik

Riyana Firly — Mon, 26 Apr 2010 20:10:13 +0000

Keberadaan Kota Bandung menjadi penting artinya bagi penatalaksanaan proyek-proyek revitalisasi aliran sungai Citarum karena Kota Bandung terletak di hulu sungai citarum. Namun pada kenyataannya, ketika pemerintah pusat menganggarkan pelaksanan proyek Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) di bawah tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum, para Stakeholder strategis yang relevan dengan keberadaan Sungai Citarum di Kota Bandung, tidak dilibatkan secara memadai dan bahkan sebagian tidak pernah dilibatkan sama sekali baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
ICWRMIP adalah sebuah proyek penatalaksanaan sumber daya air dari Sungai Citarum yang dimaksudkan antara lain sebagai sumber penyediaan air baku untuk wilayah Jakarta. Faktanya, dari hasil pencermatan BIGS, proyek ini sama sekali belum menyentuh pemberdayaan warga di sepanjang aliran sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat dan hanya menitikberatkan perhatian pada pembangunan-pembangunan infrastruktur di sepanjang aliran sungai. Ironisnya, proyek yang didanai oleh Asian Development Bank ini juga memulai dari hilir – untuk kepentingan Jakarta – dan bukan dari hulu yang justru lebih sarat masalah (seperti banjir yang terjadi tiap tahun).
Berangkat dari kepedulian atas pemberdayaan warga di sekitar aliran sungai Citarum, BIGS mencoba untuk menggagas sebuah kegiatan yang dapat mendorong transparansi perencanaan proyek di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat sekitar DAS Citarum. Bekerjasama dengan Global Greengrant Fund (GGF), BIGS melakukan aktivitas monitoring lapangan dan studi proyek. Data yang terkumpul kemudian dibahas dalam forum-forum diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh para Stakeholder strategis, pakar lingkungan hidup, dan para pemerhati masalah lingkungan dan sosial budaya.
Dari seluruh proses tersebut dicapai suatu kesimpulan bahwa ICWRMIP gagal untuk melibatkan stakeholder strategis serta tidak melibatkan partisipasi dari warga sekitar DAS Citarum.
Kegiatan BIGS pada akhirnya melahirkan jejaring sosial yang mencoba untuk terus mencermati perkembangan pembangunan dan penatalaksanaan sungai Citarum. Sebuah jejaring sosial yang terbangun dari rasa peduli atas nasib Sungai Citarum dan terdiri dari para aktivis lingkungan hidup, pakar-pakar lingkungan, pengambil kebijakan publik dari instansi terkait dan warga sekitar sungai Citarum. Jejaring ini dinamakan Aliansi Rakyat Untuk Citarum (ARUM) dengan harapan besar untuk menjadi agen sosial yang mampu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya warga sekitar DAS Citarum.

Kesehatan Ibu dan Bayi, Tanggung Jawab Kita Bersama

Riyana Firly — Mon, 26 Apr 2010 20:02:18 +0000

Masyarakat internasional telah mengeluarkan besaran nilai sebagai target peningkatan kesehatan warga negara melalui Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu yang menjadi fokus perhatian dalam MDGs adalah Maternal Neonatal and Child Health (MNCH) atau di Indonesia dipahami dalam kerangka Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). MDGs memiliki target angka 115/100.000 pada tahun 2015, sedangkan AKI di Kota Bandung pada tahun 2005 masih sebesar 225/100.000 ibu hamil, sebuah angka yang masih jauh dari target nasional.

Berangkat dari keprihatinan atas tingginya AKI Kota Bandung, maka BIGS bekerjasama dengan Health Service Program (HSP-USAID) mengadakan kegiatan berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. Kegiatan berlangsung selama hampir 1,5 tahun dan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. BIGS memprakarsai pembentukkan koalisi stakeholder kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota, LSM Advokasi (BIGS, Pamitran, Aliansi Pita Putih, Koalisi Jabar Sehat, WISE, Forum Rembug Bandung Sehat), organisasi profesi (Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Rumah Bersalin Cuma-Cuma Dompet Dhuafa Republika, Rumah Bersalin Gratis Rumah Zakat Indonesia).

Kegiatan diawali dengan diskusi kelompok terarah (FGD) yang melakukan kajian anggaran kesehatan ibu dan anak dan penelusuran kasus kematian ibu di wilayah Kota Bandung. Hasil kajian tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan dalam Lokakarya Stakeholder Kesehatan di Kota Bandung.

Workshop multi stakeholder ini membahas isu strategis tentang rendahnya akses dan jaminan sarana kesehatan – melahirkan bagi ibu hamil dan keluarga miskin. Dan lokakarya ini menghasilkan produk akhir berupa rekomendasi menyangkut berbagai isu seputar kesehatan ibu hamil dan bayi yaitu : perlunya peningkatan upaya pelaksanaan jaminan layanan kesehatan bagi warga miskin, keharusan adanya standar biaya layanan kesehatan, peningkatan alokasi anggaran kesehatan, perbaikan sistem informasi layanan kesehatan Kota Bandung serta pembuatan payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengakomodasi upaya penurunan AKI dan AKB.

Untuk mendorong advokasi, Koalisi Kesehatan kemudian melakukan kampanye publik dengan penyelenggaraan kegiatan Ante Natal Care (ANC) 1000 Ibu Hamil. Tujuan dari kegiatan ANC 1000 Ibu Hamil ini adalah untuk menjadikan penurunan AKI dan AKB sebagai isu populer di Kota Bandung dan Jawa Barat dengan memanfaatkan momentum Pilkgub Jabar dan Pilwalkot Bandung.

Kegiatan ini berupa pemeriksaan kehamilan gratis dan diskusi publik serta melibatkan institusi-institusi kesehatan di Kota Bandung. Kegiatan ANC 1000 Ibu Hamil berhasil mencuatkan isu AKI dan AKB sebagai salah satu agenda penting yang harus diperhatikan para pengambil kebijakan Kota Bandung setelah isu tersebut diangkat ke permukaan oleh rekan-rekan media. Penguatan isu AKI-AKB pada akhirnya mendorong lahirnya Peraturan Daerah Sistem Kesehatan Kota Bandung sebagai payung hukum bagi masalah MNCH di Kota Bandung.