Publikasi

Belanja-belanja Dewan: Studi Dokumen Anggaran Belanja DPRD Kota Bandung 1997-2002

Diabaikannya keberadaan Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, tidak konsistennya pelaksanaan keputusan DPRD no. 4 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kota Bandung serta perubahan pola belanja DPRD Kota Bandung yang mengarah kepada makin rendahnya transparansi dan akuntabilitas secara jelas memperlihatkan bahwa DPRD Kota Bandung makin berkuasa dan leluasa mengatur keuangannya sendiri, hampir tanpa kontrol dari masyarakat.

Dedi Haryadi dan Riyan Sumindar
Bandung: BIGS, The Ford Foundation, 2002
viii, 53 hlm, 22 cm
ISBN: 979-97256-1-5
Harga : 15.000,00

Belajar Memahami Anggaran Peka Jender

Tuntutan untuk menjadikan anggaran pemerintah (pusat, Propinsi dan kabupaten atau kota) sensitif secara jender, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu pemerintah, anggota dewan, konsultan, peneliti, dosen, wartawan, mahasiswa atau siapapun perlu dan penting untuk belajar bagaimana mempertimbangkan dan mengintegrasikan perspektif jender dalam proses penyusunan dan kebijakan alokasi anggaran.

Entin Sriani Muslim dan Dedi Haryadi
Bandung: BIGS, INGBI, dan The Asia Foundation, 2002
vi, 72 hlm, 21 cm
ISBN: 979-97256-2-3
metpaper
harga: 25.000,00

Bila warga menilai-Potret Kepuasan Konsumen Pelayanan Publik

Penelitian yang mengutamakan masyarakat dalam menilai penyelenggaraan layanan publik masih tergolong langka. Alhamdulillah, hadirnya buku ini mengurangi kelangkaan itu. Buku ini lahir dari uji coba sebuah pendekatan baru dalam bersurvei: Kartu Penilaian, Report Card. Melalui kartu ini kita dapat mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari perspektif konsumen. Sungguhpun tidak menawarkan solusi, kartu ini sangat berguna bagi penyedia layanan publik dalam mengontrol kinerjanya.

Dengan menggunakan kartu ini warga Kota Bandung-dibantu penulis- mengungkapkan bahwa di kotanya institusi penyedia layanan publik masih menyepelekan respon konsumen dalam merumuskan kebijakan pelayanannya. Padahal lebih dari setengah konsumen menyatakan pelayanan yagn diberikan oleh para penyedia tersebut bermasalah. Juga terungkap, kepuasan konsumen jasa pelayanan publik yang bersifat final-exit lebih tinggi dari konsumen jasa pelayanan publik lainnya. SEbaliknya, rata-rata konsumen menyatakan kekecewaannya terhadap pelayanan ang bersifat final-voice.

Suhirman dan Endah Apriani
Bandung: BIGS, dan The Ford Foundation, 2003
xii, 95 hlm, 21 cm
ISBN: 979-97256-3-1
kertas : metpaper
harga: 30.000,00

Berebut Kursi Goyang: Dokumentasi proses pemilihan Gubernur Jawa Barat Periode 2003-2008

Pemilihan kepala daerah saat ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan salah satu yang terkena imbas secara langsung oleh reformasi. Masyarakat kembali belajar untuk menjadi warga yang mengerti betul bagaimana kehidupan demokratis harus dibangun. Rakyat Jawa Barat tidak terkecuali menjadi bagian dari proses tersebut. Namun demikian, dokumentasi lengkap proses pemilihan itu masih tergolong langka. Karena itulah hadirnya buku ini diharapkan mampu mengurangi kelangkaan itu. Di luar itu, buku ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi pendidikan politik masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa terbantu untuk melihat lebih jauh ke wilayah kerja para politisi, dan proses-proses yang terjadi di dalamnya.

FDWB (Forum Diskusi Wartawan Bandung)
Bandung: BIGS dan FDWB, 2003
x, 131 hlm, 21 cm
ISBN: 979-97256-4-x
Kertas: metpaper
Harga: 30.000,00

Kegagalan Demokrasi – Analisis Ekonomi Kelembagaan –Cara kita melihat masalah itulah yang justru jadi masalahnya–

Dalam kebanyakan literatur ekonomi, secara implisit, bekerjanya suatu perekonomian mensyaratkan perlunya menerapkan demokrasi sebagai sistem politik. Namun setelah hampir seluruh negara di dunia menerapkannya, kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut berbeda-beda. Lalu mengapa masalah yang kerap muncul ini tak terbahas dalam ilmu ekonomi ? Di sinilah diperlukannya sebuah sudut pandang lain untuk memahami hal ini. Kerangka analisa ekonomi kelembagaan dapat membantu kita mengungkapkan kekurangan sistem demokrasi dalam menciptakan kesejahteraan. Pemahaman tentang hal itu akan menjadi alasan kita yang paling sahih untuk memperbaiki sekaligus mempertahankan demokrasi.

Elpi Nazmuzzaman
Bandung: BIGS, 2004
x, 74 hlm, 21 cm
ISBN: 979-97256-5-9
Kertas: metpaper
Harga: 25.000,00

Mereka yang Baru Belanja

Kalau dulu, apa dan bagaimana anggaran pemerintah daerah itu sepertinya gelap bagi publik. Jangankan untuk mendapatkan data lengkap, sekedar tahu saja sudah bisa dikatakan luar biasa. Asimetri informasi adalah bahasa kerennya.

Asimetri informasi ini secara sederhana dapat digambarkan seperti ini. Pemerintah dan anggota dewan (yang memformulasikan dan memutuskan kebijakan) tahu banyak hal, sedangkan publik tidak tahu banyak, terutama dalam pengelolaan APBD. Dan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Fakta di lapangan memang menunjukkan, bahwa sebagian masyarakat harus melakukan kerja keras untuk mengetahui apa yang saat ini dibahas kaum birokrat, apa rencana strategis pemerintahnya, berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah tempat tinggalnya, berapa besar pendapatan dari pajak dan retribusi yang diambil dari masyarakat, berapa banyak yang dikembalikan kepada masyarakat, berapa hutang pemerintah, mengapa jalan tak kunjung diperbaiki dan masih ada 1001 pertanyaan lain yang sulit untuk dicari jawabnya.

Buku ini menyajikan data publik yang memang jarang dipublikasikan. Buku ini berisi data dan informasi anggaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan pemerintah kota bandung, Melalui buku ini ,siapapun nantinya akan mengetahui kepantasan dan kelayakan sebuah proyek pembangunan

Tim BIGS
Bandung: 2004
xxi, 526 hlm, 21 cm
ISBN: 979-97256-7-9
Kertas: hvs
Harga: 25.000,00

Bola Kavling Gate

Buku ini berusaha merekonstruksi, bukan menghakimi, sejumlah babak dari drama kasus korupsi kavling gate. Sebuah drama tentang penyalahgunaan wewenang berjamaah yang terjadi di tubuh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Drama itu kini masih berlangsung. Entahlah mungkin masih akan ada babak lain.
Tapi dari deskripsi sejumlah babak itu orang bisa memahami bagaimana kasus kavling gate ini bermula, mekanisme pencairan dana, daftar anggota dewan penerima dana, testimoni pihak-pihak yang diduga terlibat dan juga hiruk pikuk para demonstran.

Tak kalah penting juga ada informasi mengenai perspektif dan kebijakan sejumlah media dalam menilai dan mewartakan kasus kavling gate ini. Sebuah kasus yang dianggap cukup spektakuler dalam sejarah perkembangan institusi parlemen di tanah air.

buku ini sedang dalam proses pencetakan, apabila Anda berminat untuk mendapatkannya dapat menghubungi toko buku bigs untuk pemesanan (cp. rika/ 022 250 1954)

BIGS dan FDWB
Bandung: 2005
xi, 198 hlm, 21 cm
ISBN: 979-97256-8-6
Kertas: hvs

KUMPULAN MODUL

Buku modul ini awalnya merupakan panduan BIGS ketika mengelola kegiatan pendidikan politik anggaran kepada masyarakat melalui pelatihan. Karena dirasakan bermanfaat dan penting, terlebih banyaknya permintaan masyarakat yang menginginkan menjadi fasilitator pelatihan serupa, bahan-bahan pelatihan itu dikembangkan lagi. Melalui kerja sama antara BIGS dan Yayasan TIFA maka lahirlah buku modul ini.

Dengan terbitnya modul ini, setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga tentang proses anggaran; kedua, mendorong warga untuk terlibat dalam proses anggaran; ketiga, meningkatkan kemampuan warga untuk mendorong perubahan proses anggaran ke arah yang lebih baik.

BIGS berharap melalui modul ini, warga akan menjadi lebih cerdas secara politik sehingga akan memberikan kontribusi penting dalam  mewujudkan proses anggaran yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

Modul ini dibagikan gratis. Kepada lembaga yang membutuhkannya dapat menghubungi Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)