Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut ada 31 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dicopot buntut kasus dugaan pemerasan.
“Ada 31 orang yang diperiksa, satu orang baru kembali dari umroh,” ujarnya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Senin (3/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan secara internal diketahui apabila penerimaan uang tersebut dilakukan dengan dalih sebagai tips dari WN China.
Oleh sebab itu, ia mengaku telah memerintahkan untuk dipasang penanda larangan memberikan tips kepada petugas dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina.
“Sejauh ini hasil pemeriksaan lebih mengarah kepada pemberian tips. Oleh karena itu kami sudah buat tulisan tidak menerima tips dalam 3 Bahasa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini mereka yang terbukti menerima tips dari WN China juga telah dijatuhi sanksi Disiplin dan Demosi.
“Sanksi Disiplin dan Demosi,” pungkasnya.
Sebelumnya puluhan Warga Negara (WN) China dilaporkan menjadi korban pemerasan atau pungutan liar (pungli) oleh petugas Imigrasi ketika tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.
Aksi pemerasan itu dilaporkan Kedutaan Besar China ke pemerintah RI yakni Kemenlu dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI pada 21 Januari lalu lewat sebuah surat resmi.
Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang terjadi sejak Februari 2024 sampai Januari 2025. Sementara total uang pemerasan yang telah dikembalikan kepada lebih 60 WN China mencapai Rp32.750.000.
“Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025,” demikian isi surat yang salinan dokumennya dilihat CNNIndonesia.com.
Kedubes China menilai kasus pemerasan yang tercatat itu hanyalah yang terlihat atau terdeteksi, karena diduga masih banyak warga negaranya yang memilih untuk tidak melaporkan aksi pemerasan tersebut.
“Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang,” isi surat Kedubes China itu.
(tfq/ugo)
