Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto mengaku tak tahu soal Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut, Tangerang Banten, terbit di eranya pada 2023.
Hadi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN selama dua tahun mulai 2022-2024. Hadi justru baru mengetahui SHM dan HGB di laut Tangerang terbit di eranya belakangan setelah isunya ramai di media.
“Saya baru mengetahui berita ini dan mengikuti perkembangannya melalui media,” ujar Hadi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hadi meminta semua pihak menghormati proses dan langkah yang tengah diambil Kementerian ATR/BPN, terutama untuk memastikan keabsahan dokumen sertifikat tersebut.
Berdasarkan informasi yang ia terima, Kementerian ATR/BPN tengah menelusuri kesesuaian prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
“Salah satunya kalo tidak salah, akan melakukan penelitian ke Kantor Pertanahan setempat apakah prosedur penerbitan hak yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak,” katanya.
Publik tengah digegerkan dengan keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di area lepas pantai Kabupaten Tangerang. Pemerintah pun mengaku tak tahu siapa pemilik pagar tersebut.
Belakangan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap pagar laut itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit pada tahun 2023.
TNI lantas menerjunkan prajurit untuk membongkar pagar itu. Tindakan tersebut sempat dikritik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tak ada koordinasi. Namun, TNI tetap melanjutkan pembongkaran.
“Lanjut, sudah perintah presiden,” kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).
(thr/isn)
