Dua Menteri Tunggu ‘Surat Cinta’ Sri Mulyani soal Hemat Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi kompak merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto soal pemangkasan anggaran.

Dody dan Dudy menegaskan masih menunggu ‘surat cinta’ dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Padahal, sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

“Belum tahu (pos anggaran Kementerian PU yang akan dipangkas), nunggu dari Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) detailnya apa,” kata Dody beres Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

“Nanti kalau sudah pasti, sudah ada ‘surat cinta’ dari Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), baru kita press conference,” tegasnya.

Senada, Menhub Dudy Purwagandhi belum tahu pasti pos-pos mana yang akan dipangkas olehnya. Ia menegaskan Kementerian Perhubungan akan menunggu arahan dari Kemenkeu.

“Belum, saya belum review anggaran (anggaran Kemenhub di 2025),” ucapnya selepas raker.

“Mungkin dari Kementerian Keuangan nanti akan menyampaikan ke kita ya, karena nanti yang akan review dari Kementerian Keuangan,” tegas Dudy.

Berdasarkan inpres baru yang diterbitkan Prabowo, ada dua sumber utama pemangkasan yang akan menghemat Rp306,69 triliun.

Pertama, Prabowo ingin memotong anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. Kedua, sang Kepala Negara meminta efisiensi dari alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.

Presiden Prabowo meminta seluruh anak buahnya segera membahas efisiensi belanja itu dengan DPR RI. Rencana penghematan masing-masing K/L harus disetujui oleh wakil rakyat selaku mitra pemerintah.

Setelah mendapatkan lampu hijau dari DPR RI, usulan revisi anggaran disampaikan kepada Menkeu Sri Mulyani. Sang Bendahara Negara itu kemudian bakal memprosesnya dengan melakukan blokir anggaran.

“Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada menteri keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” jelas beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)