Batam, CNN Indonesia —
Awal pekan ini, Senin (27/1) puluhan warga Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau memprotes penjualan kawasan mangrove ke perusahaan.
Aksi itu dilakukan warga di kantor Desa Sugie. Mereka memprotes 80 hektare lahan yang ada mangrove itu dijual ke perusahaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Para warga–yang juga ada emak-emak–memprotes penjualan tersebut karena kawasan mangrove itu menjadi tempat warga pesisir hidup mencari ikan hingga kepiting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Bapak bupati yang terhormat, kami masyarakat mu, dengan siapa lagi kami bisa mengeluh, Kepala Desa kami mengesahkan penjualan lahan kami, tempat kami mencari makanan dan menyambung hidup,” ujar seorang emak-emak yang memimpin orasi di depan kantor Desa Sugie kala itu.
Dikonfirmasi terpisah, Camat Sugie Besar, Samat Rakaat membenarkan soal lahan di kawasan mangrove ke perusahaan untuk proyek PLTS.
Samat mengatakan dari 80 hektare lahan dijual pemilik lahan sekitar 20 persen memang merupakan kawasan mangrove. Dan, itulah sambungnya yang jadi pemicu marahnya warga setempat. Pasalnya kawasan mangrove jadi tempat warga pesisir bergantung hidup untuk mencari ikan hingga kepiting.
Samat menyebut bahwa Mawasi selaku Kades Sugie Sugi, Mawasi juga mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang menguasai tanah secara fisik atau disebut Sporadik di dalam kawasan mangrove.
“Pemicunya kan, ada mangrove di atas lahan, sekitar 20 persen, itu yang warga protes. Kita minta yang ada mangrove tidak masuk untuk dijual, dihilangkan aja [dari kesepakatan penjualan],” kata Samat kepada CNNIndonesia.com, Jum’at (31/1).
Lebih lanjut, dia mengatakan akan melakukan mediasi pekan depan yakni pada Senin (3/2) dengan mengundang perwakilan masyarakat Desa Sugie, Kades Sugie, Kapolsek, serta Danramil untuk membahas masalah penjualan 80 hektare lahan yang masuk kawasan mangrove.
Menurutnya, jangan sampai masalah ini membuat investasi yang masuk ke Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, menyerap ribuan tenaga kerja jadi terganggu.
“Nanti, Senin (3/2) kami akan undang perwakilan masyarakat, kepala desa, kapolsek, dan danramil untuk lakukan mediasi menyelesaikan masalah ini,” ujar Samat.
(arp/kid)
