Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Penyelenggara Haji (BPH) melaporkan pemangkasan anggaran hingga 85,9 miliar atau 66,22 persen dari total anggaran mereka semula yang mencapai Rp129 miliar untuk 2025 buntut efisiensi anggaran atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat di Komisi VIII DPR, Kepala BP Haji, Mochammad Irfan mengungkap bahwa pada 2025 pihaknya persis hanya memiliki anggaran sebesar Rp43,8 miliar atau 33,79 persen dari total anggaran semula.
“Sehingga praktis kita akan bekerja dengan dana Rp43.839.926.000 atau 33,79 persen dari anggaran semula,” kata Irfan dalam paparannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Imbas pemangkasan tersebut, BPH kara Irfan juga menonaktifkan sejumlah program. Beberapa di antaranya seperti pelayanan kepada masyarakat, pelayanan administrasi haji dalam negeri, akomodasi dan transportasi dalam negeri, hingga lembaga penyelenggaraan haji khusus.
“Kami terpaksa harus dihilangkan anggarannya. Kita belum tau bagaimana cara mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ini dengan dana yang tersisa,” katanya.
Irfan pun meminta agar peralihan dana dari Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp50 miliar bisa segera direalisasi. Dia berharap Komisi VIII DPR bisa mendorong hal itu.
“Karena itu kita berharap sekali bahwa pengalihan pergeseran dana dari Kemenag yang Rp50 miliar itu bisa segera direalisir tentu saja dengan kita minta dibantu didukung oleh teman-teman komisi VIII DPR RI ini,” kata dia.
Irfan mengungkapkan pihaknya juga kekurangan untuk belanja pegawai. Saat ini, anggaran belanja pegawai hanya tersisa Rp3,7 miliar. Jumlah itu menurut dia tak memadai untuk membayar gaji pegawai dan tunjangan kinerja.
“Kita juga mengalami kekurangan anggaran untuk belanja pegawai, karena anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp3.757.328.000, belum memadai untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja pegawai badan yang ada saat ini. Diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp24.639.940.000,” katanya.
(thr/dal)
