Luhut Cs Temui Prabowo di Istana Bahas Dampak Kebijakan Trump ke RI

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan rombongan menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2).

Pada pertemuan itu DEN memberikan laporan dan hasil rekomendasi atas sikap RI dalam menghadapi kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Luhut datang bersama anggota DEN yakni Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf.

“Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump, terutama terkait dengan tarif, terkait dengan imigrasi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita, apa dampak positif dan negatifnya,” kata anggota DEN Septian Hario Seto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2).

Seto menyampaikan Prabowo telah memberikan arahannya untuk menghadapi dampak-dampak itu.

Pada saat yang sama, Chatib Basri menyampaikan pertemuan itu turut membahas potensi atau resiko yang akan dihadapi Indonesia ke depan.

Pertama, kebijakan deportasi yang akan dilakukan oleh Trump terhadap kelompok pekerja imigran yang tidak memiliki dokumen resmi. Chatib menyampaikan banyak pekerjaan di AS, khususnya yang tanpa keahlian, dipegang oleh pekerja berupah rendah yang tidak memiliki izin resmi.

“Jadi kalau ini kemudian dipulangkan, maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi, sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik,” ucapnya.

Menurutnya, jika inflasi di AS naik, maka bank sentral AS, The Fed, tak akan mudah untuk menurunkan suku bunga, bahkan ada potensi menaikkan suku bunga.

“Sehingga resiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi yang kemudian yang kedua adalah strong dollar, ini tentu akan berpengaruh,” ujar dia.

Risiko kedua, imbuh Chatib, soal penguatan mata uang dolar AS yang akan menggerus nilai tukar rupiah. DEN pun merekomendasikan agar pemerintah melalukan reformasi struktural karena ruang fiskal dan moneter relatif terbatas. Reformasi ini menyangkut penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, implementasi GovTech yang semakin dipercepat.

“Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan, itu proses dari bureaucratic hurdles (hambatan birokrasi) itu akan bisa diatasi. Jadi langkah-langkah seperti ini yang tadi kami bahas dan Bapak Presiden mendukung sepenuhnya untuk perbaikan iklim investasi,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mnf/pta)