Pakar Respons Pembangunan PDN Batam Tak Dilanjut, Sorot Potensi Risiko

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyebut akan ada sejumlah risiko yang muncul akibat dari tak berlanjutnya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.

“Pembatalan proyek ini dapat berdampak besar terhadap keamanan data masyarakat Indonesia. Dari perspektif keamanan siber, pembatalan pembangunan PDN di Batam dan hanya mengandalkan PDN Cikarang dapat menimbulkan sejumlah risiko strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional,” ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).

Sebelumnya, proyek pembangunan PDN di Batam, Kepulauan Riau dihentikan. Proyek ini tidak dilanjutkan di tengah efisiensi anggaran yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Menkomdigi Meutya Hafid menepis anggapan bahwa proyek ini tidak dilanjutkan karena efisiensi anggaran, melainkan tidak ada kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.

Meutya mengatakan proyek tersebut sebenarnya program yang telah memiliki kontrak kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, selama dua tahun berjalan tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan data pemerintahan dan layanan publik digital, katanya, sentralisasi tanpa redundansi yang memadai dapat menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor ancaman siber.

Menurutnya, ketergantungan hanya pada satu lokasi PDN di Cikarang meningkatkan risiko single point of failure, di mana gangguan atau serangan siber terhadap pusat data ini dapat melumpuhkan berbagai layanan pemerintahan sekaligus.

“Jika PDN Cikarang mengalami serangan ransomware, DDoS, atau gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau bencana alam, maka sistem layanan publik yang bergantung pada PDN ini dapat mengalami kegagalan total,” jelasnya.

Ketika PDN utama yang aktif hanya satu, maka peretas bisa lebih mudah menyusun strategi serangan yang berfokus pada satu target kritis. Hal ini memperbesar memperbesar kemungkinan serangan skala besar yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan dan mengancam keamanan data nasional.

Pratama menyebut hal tersebut akan berbeda jika ada beberapa PDN yang tersebar di berbagai wilayah. Ketika memiliki beberapa PDN, serangan terhadap satu lokasi tidak akan langsung memengaruhi keseluruhan sistem layanan pemerintahan.

Selain itu, mengandalkan hanya PDN Cikarang membuat opsi disaster recovery menjadi lebih terbatas. Artinya, jika terjadi kegagalan sistem, maka pemulihan bisa memakan waktu lebih lama.

Solusi

Pratama mengatakan ada beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Salah satu langkah utama adalah dengan mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain, terutama di Cikarang, untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.

Selain itu, peningkatan keamanan infrastruktur data yang sudah ada juga harus dijadikan prioritas utama. Teknologi keamanan yang lebih canggih, seperti sistem enkripsi mutakhir dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, perlu segera diterapkan agar potensi kebocoran data dapat diminimalkan.

Pemerintah juga dinilai perlu menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta dan industri teknologi dalam membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.

“Peningkatan kerja sama antara regulator, penyedia layanan cloud, serta lembaga keamanan siber dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam infrastruktur yang masih terbatas,” tuturnya.

“Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, pendekatan multi-pihak menjadi semakin krusial dalam menjaga ketahanan data nasional,” imbuhnya.