Apa Mulanya Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer Kemudian Dicabut?

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.

Darurat militer Korsel dilakukan untuk pertama kalinya sejak 1987 di tengah meningkatnya ketegangan politik dengan Korea Utara selama beberapa waktu terakhir.

Namun, Yoon resmi mencabut status darurat militer di Korsel pada hari ini, Rabu (4/12) usai diberlakukan kurang dari 12 jam.

Pencabutan status darurat militer itu dilakukan setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan darurat militer.

Apa mulanya Presiden Yoong sampai mengumumkan status darurat militer di Korsel kemudian dicabut?

Kondisi politik dalam negeri

Pakar hubungan internasional Universitas Diponegoro, Aniello Ello Iannone, mengatakan kondisi politik dalam negeri Korsel menjadi awal mula mengapa Presiden Yoon menetapkan status militer di negaranya.

Saat ini, kondisi politik dalam negeri Korsel sedang tidak baik-baik saja. Hal ini lantaran kelompok oposisi pemerintah yang mendominasi parlemen Korsel berupaya menghalangi jalannya pemerintahan Korsel yang dipimpin Yoon.

Mereka berupaya memotong anggaran pemerintah dan memakzulkan pejabat-pejabat kunci di kabinet Yoon. Kondisi ini terjadi secara terus menerus sepanjang masa pemerintahan sang presiden.

Hal-hal inilah yang kemudian membuat Presiden Yoon menetapkan status darurat militer di Korsel. Status ini, kata Iannone, ditetapkan untuk melindungi Korsel dari ancaman “kekuatan anti-negara” alias kelompok oposisi yang kini menguasai parlemen Korsel.

“Di Korea Selatan, langkah ini datang dalam konteks politik yang sangat tegang, termasuk upaya parlemen yang didominasi oposisi untuk menghalangi kebijakan pemerintahannya, memotong anggaran, dan memakzulkan pejabat kunci,” jelas Iannone kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/12) WIB.

Selain itu, menurut Iannone, penetapan status darurat militer pada Selasa malam lalu juga bertujuan untuk mengamankan jabatan Yoon sebagai Presiden Korsel. Sebab, belakangan, banyak pihak yang ingin menjatuhkan Yoon lantaran dirinya terlibat berbagai skandal politik.

“Yoon juga menghadapi tekanan akibat skandal politik dan pribadi, yang telah merusak kepercayaan publik dan menjatuhkan popularitasnya. Banyak yang melihat darurat militer ini sebagai langkah untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan pemerintahannya dan memperkuat kekuasaan di tengah situasi politik yang tidak menguntungkan,” tambahnya.

Status darurat militer merupakan hal yang tidak perlu

Profesor tamu Yonsei University sekaligus penasihat Kementerian Unifikasi Korsel, Youngshik Bong, menilai penetapan status darurat militer di Korsel oleh Presiden Yoon merupakan hal yang tidak perlu.

Sebab, kata dia, berdasarkan pasal 77 konstitusi, status ini boleh ditetapkan ketika suatu negara berada dalam kondisi darurat yang serius. Salah satunya adalah seperti perang.

Namun, Korsel saat ini tidak mengalami kondisi darurat apa pun. Oleh karena itu, Youngshik menilai penetapan status darurat militer ini sama sekali tidak diperlukan.

“Namun, kami [tidak] mengalami situasi ini. Ini bukan permainan yang bisa dimenangkan presiden,” kata Youngshik dilansir Al Jazeera.

(gas/bac)

[Gambas:Video CNN]