BKPM Respons Dugaan Premanisme Ormas Cegat Investasi Ratusan Triliun

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara soal dugaan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang disinyalir menjadi penyebab batalnya investasi senilai ratusan triliun rupiah.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM Riyatno mengatakan pihaknya siap memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi para investor.

“Tugas kami adalah memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Jadi apabila ada hambatan-hambatan, termasuk (soal ormas), kami dari Kementerian Investasi, khususnya di Deputi Pengendalian Pasar dan Modal, kami akan memfasilitasi,” ujar Riyatno di Four Seasons Jakarta, Senin (10/2).

Ia mengatakan pihaknya akan mencari solusi atas hambatan investasi dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.

Menurut Riyatno, jika ada investor yang melaporkan kendala, BKPM segera mengambil langkah koordinator.

“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, juga dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Terkait dugaan keterlibatan Ormas dalam menghambat investasi, BKPM memastikan setiap masalah yang muncul akan ditangani melalui diskusi bersama stakeholder terkait.

“Apa sih masalahnya? Kalau tadi misalnya terkait adanya Ormas, kami akan adakan rapat, kami akan undang stakeholder terkait, dan mencarikan solusi bersama,” ungkap Riyatno.

Ia juga menegaskan BKPM bertanggung jawab secara menyeluruh dalam mengawal investasi, mulai dari tahap awal hingga akhir.

“Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengeluhkan sikap ‘premanisme’ dari sejumlah ormas yang dianggap mengganggu keamanan dan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.

Bahkan, tak sedikit investor yang telah mengadukan kondisi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

Sanny membeberkan beberapa pabrikan di dalam kawasan industri kena segel dan dikudeta hingga kontainer dari pabrik yang tak bisa keluar. Ormas tersebut melakukan demonstrasi lantaran meminta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik.

“Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. ‘Pak itu buat saya ya. Buat saya’,” kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Kamis (6/2), melansir detikfinance.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)