Anggaran DPR Juga Akan Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia —

DPR RI juga akan terdampak efisiensi anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Semula mereka disebut-sebut sebagai salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari mimpi buruk pemangkasan anggaran. Namun, arah angin kini berubah dan membawa DPR RI ke dalam nasib efisiensi.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengamini pagu anggaran awal yang seharusnya diterima adalah Rp6,6 triliun. Kini, ia akan melakukan pengecekan detail terhadap pos-pos apa saja yang mesti diefisiensikan.

“DPR tetap berkomitmen dengan efisiensi pengelolaan anggaran,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

“Hal-hal yang secara moral kita harus juga menjaga, misalnya kita sudah menerbitkan edaran itu untuk ruangan-ruangan akan kita batasi. (Misal) ruang sports center jam 6 sore kita matikan semua listrik-listrik segala macam. Air, listrik, telepon, pembatasan-pembatasan itu kita lakukan,” jelas Indra.

Di lain sisi, DPR RI juga mulai mengurangi belanja-belanja operasional semacam alat tulis kantor (ATK). Indra menegaskan efisiensi yang dilakukan pemerintah juga harus ikut dilakukan DPR RI.

Indra menegaskan belum ada angka pasti berapa pemangkasan anggaran yang dilakukan DPR RI. Begitu pula dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang diklaim belum punya angka final terkait penghematan belanja.

“Jadi, langkah-langkah yang kita lakukan itu kita mulai di Sekretariat Jenderal juga membatasi perjalanan-perjalanan dinas pada hal-hal yang sangat penting,” ungkap Indra.

“Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan anggaran juga kita batasi. Memang kita juga sedang melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap situasi sekarang ini,” sambungnya.

Sekjen DPR RI itu menegaskan tenggat waktu untuk melaporkan usul efisiensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah 14 Februari 2025. Ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Infografis Poin-poin Penting Penghematan APBN Rp306 T ala Prabowo. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Dua pos utama yang disasar Presiden Prabowo dalam penghematan ini adalah pemangkasan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun. Kemudian, pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Berikut 16 pos yang harus dipangkas K/L, sesuai lampiran Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025:

1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
2. Kegiatan seremonial: 56,9 persen
3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
4. Kajian dan analisis: 51,5 persen
5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
7. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
9. Lisensi aplikasi: 21,6 persen
10. Jasa konsultan: 45,7 persen
11. Bantuan pemerintah: 16,7 persen
12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
13. Perjalanan dinas: 53,9 persen
14. Peralatan dan mesin: 28 persen
15. Infrastruktur: 34,3 persen
16. Belanja lainnya: 59,1 persen

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)