16 Kementerian/Lembaga Batal Selamat dari Pemangkasan Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia —

Rapat di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2) mengubah peta efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Semula, ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari mimpi buruk pemotongan. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggaran mereka senilai Rp2,4 triliun awalnya tak diutak-atik. Namun, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengaku baru mendapatkan titah pemotongan Rp471 miliar pada malam hari tadi.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menjelaskan perubahan itu terjadi usai ada pertemuan di Kemensetneg. Ia hadir langsung dalam agenda yang juga mengundang seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

“Kemarin (benar ada pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi), saya datang. (Mulai) pagi ini ditindaklanjuti (hasil pertemuan di Kemensetneg), semua K/L akan bertemu mitra kerjanya (masing-masing komisi DPR RI),” ucapnya selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

“Kami juga tahu-tahu ada angka (efisiensi Rp471 miliar). Kita lihat seperti apa (pos yang harus dihemat),” sambung Ernadhi.

Ernadhi tidak menjawab tegas apakah angka itu ‘ditodong’ oleh Kementerian Keuangan atau Kemensetneg. Ia hanya menegaskan munculnya besaran efisiensi selepas pertemuan dengan Prasetyo Hadi Cs.

Ia juga tak merinci siapa pihak Kemenkeu yang ikut menghadiri pertemuan di Kantor Kemensetneg itu. Terlebih, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata baru ditangkap Kejaksaan Agung beberapa hari lalu imbas kasus korupsi Jiwasraya.

“Tadi malam ada (lanjutan pembahasan) tim BPKP dengan tim Direktorat Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu). Saya tidak tahu persisnya (siapa yang menyodorkan angka efisiensi), tapi tadi malam baru (diberi tahu),” tutur Ernadhi.

“Spirit kita sama, efisiensi … Sebenarnya dari awal kalau kita akan mengikuti efisiensi, efisiensi BPKP juga tidak ada salahnya. Intinya hasil harus tetap (baik), kontribusi harus tetap, kualitas harus tetap. Ada ruang-ruang untuk itu,” imbuhnya.

Bukan cuma BPKP yang gagal selamat dari efisiensi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga kena. Anggaran Rp354 miliar di 2025 harus rela dihemat Rp109,8 miliar alias 31 persen

Serupa, pemotongan itu terjadi tepat sehari usai perkumpulan sekjen seluruh K/L di Kemensetneg. PPATK dan mitra kerja Komisi III DPR RI lainnya melakukan rapat pada hari ini.

Padahal, sehari sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersyukur pihaknya tak terdampak efisiensi.

“Alhamdulillah kami (PPATK) termasuk K/L yang tidak terkena (efisiensi anggaran),” ucap Ivan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Ivan bahkan membeberkan alasan mengapa PPATK selamat dari pemotongan besar-besaran. Menurutnya, ini sejalan dengan harapan Prabowo terkait keseriusan dalam upaya penegakan hukum.

Secara khusus proses hukum yang berkaitan dengan menjaga semua potensi penerimaan negara, sumber daya alam, dan kekayaan negara. Sang Kepala Negara diklaim berharap agar sumber itu sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Selain itu, kita baru saja menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023 lalu yang telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun. Ini sebagai bukti tingginya integritas sistem keuangan Indonesia di mata dunia internasional,” tegas Ivan.

“Kontribusi nyata PPATK terkait dengan menambah penerimaan negara dalam beberapa tahun ini cukup signifikan, khususnya dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan potensi penerimaan serta penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana,” sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari pemotongan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Daftar ini mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kementerian Keuangan membantah data itu buatan mereka, tapi CNNIndonesia.com sebelumnya mengonfirmasi langsung kepada 16 K/L dalam daftar tersebut.

Mereka menyatakan memang tak kena pemangkasan anggaran.

Berikut daftar 16 K/L selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun
2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun
3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun
4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun
5.Polri: Rp126,6 triliun
6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun
7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun
8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar
9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun
10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun
11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar
12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar
13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun
14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar
16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

(skt/agt)