Bos Bappenas Akui Pemangkasan Anggaran Kementerian/ Lembaga Berat

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui penghematan anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto adalah hal yang berat.

Meski demikian, itu menjadi sebuah keharusan.

“Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

“Terus terang ini pekerjaan berat … Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi,” tegasnya.

Rachmat menegaskan tujuan utama efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Meski berat, ia mengaku bisa sedikit bernapas lega.

Ia sepaham dengan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP bahwa total belanja di APBN 2025 tetap, yakni Rp3.621 triliun. Efisiensi yang ditempuh hanya untuk merealokasi fokus penggunaan anggaran.

“Sepanjang yang kami tahu, saya sama dengan pak ketua (Komisi XI DPR RI) dan pimpinan rapat, size dan volume (belanja APBN 2025) tidak berubah, tetap Rp3.621 triliun … Dengan demikian, seharusnya APBN lebih produktif,” jelas Rachmat.

“Semangat ini datang bukan hanya dari eksekutif, tapi juga dari legislatif. Saya merasakan semangat ini ada di bapak-bapak dan ibu semua, tinggal bagaimana semangat ini kita kawal bersama,” tambahnya.

Khusus untuk Kementerian PPN/Bappenas, anggaran mereka harus dihemat Rp1,002 triliun.

Pagu mereka pada 2025 mencapai Rp1,97 triliun, kemudian awalnya akan dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Angka efisiensi terbaru ini setara 50,8 persen anggaran Bappenas. Sekarang Rachmat Dkk cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sejumlah program di 2025.

Ketentuan soal efisiensi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Belanja K/L dipotong Rp256,1 triliun dan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) harus dihemat Rp50,59 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)