BMKG Pastikan Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Tak Kena Pangkas

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan anggaran terkait pengelolaan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2).

Dwikorita melanjutkan anggaran pelayanan publik lainnya juga dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70.800.000.

Dwikorita dalam paparannya juga menegaskan efisiensi anggaran BMKG tidak akan berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja pegawai. Menurutnya anggaran tersebut tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp847.243.319.

Melansir Antara, DIPA atau rincian anggaran belanja BMKG pada tahun anggaran 2025 bernilai Rp2.826.897.302.000. Namun, dengan kebijakan efisiensi, anggaran tersebut ditargetkan dipangkas sebesar Rp1.423.397.000.000.

Dengan demikian, pagu anggaran BMKG setelah efisiensi senilai Rp1.403.500.302.000.

Ia mengatakan hl tersebut akan dibahas kembali secara mendetail bersama Komisi V DPR selaku mitra BMKG dalam rapat berikutnya.

“Memang benar, baru saja kemarin ada rapat dengan Dirjen Anggaran, sebagaimana kementerian yang lain, memang ada rekonstruksi yang tentunya dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu yang terakhir Rp1,4 triliun kami mendapatkan rekonstruksi menjadi Rp1,78 triliun,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi juga menegaskan program mitigasi bencana dalam anggaran BMKG tetap diprioritaskan supaya layanan publik berjalan optimal.

Hal ini ia sampaikan merespons kabar pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen dalam efisiensi anggaran APBN oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2).

Hasan juga membantah jika anggaran BMKG dipotong sebesar 50 persen. Ia pun mempersilakan mengecek untuk data terbaru dari efisiensi anggaran ke BMKG.

Hasan menekankan efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah ‘menghilangkan lemak-lemak’ dalam belanja APBN. Ia merinci ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Di antaranya gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan Bansos.

(dmi/dmi)

[Gambas:Video CNN]