Jakarta, CNN Indonesia —
Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.
“Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar,” kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.
“Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting,” jelas dia.
Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.
Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.
“Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru,” ujar dia.
“Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran,” sambungnya.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.
Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
(mab/wis)
