Jakarta, CNN Indonesia —
Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Arsin akhirnya muncul ke publik dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Laut Tangerang.
Hal itu disampaikan Arsin dalam konferensi pers di kediamannya, Jumat (14/2) malam. CNNIndonesia.com sudah mendapat izin dari pengacara Arsin, Yunihar, untuk mengutip materi konferensi pers tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya Arsin bin Asip secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” ujar Arsin yang didampingi oleh dua orang pengacaranya.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Arsin khususnya kepada warga Desa Kohod dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang turut mengikuti pemberitaan.
Dalam kesempatan itu, Arsin mengaku sebagai korban karena ketidaktahuan dan kelalaiannya sebagai pelayan publik.
“Dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati,” ucap dia.
Atas alasan itu, ia mengaku akan melakukan evaluasi diri dan bertindak lebih hati-hati lagi dalam menjalankan pelayanan publik.
“Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Penasihat hukum Arsin, Yunihar, menjelaskan kliennya sudah menjalani dua kali pemeriksaan di Bareskrim Polri. Hal itu disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai keberadaan Arsin selama polemik pagar laut diperbincangkan.
“Klien kami Arsin bin Asip selaku Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi panggilan Bareskrim sebanyak dua kali guna memberikan keterangan berkaitan dengan penerbitan tujuh Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan,” kata Yunihar.
“Panggilan pertama pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dan panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025,” lanjut dia.
(ryn/fea)
