Respons Menaker, Gubernur Jateng, sampai Mensos soal PHK Sritex

Jakarta, CNN Indonesia —

Rapat kreditur dalam kepailitan yang digelar pada Jumat (28/2) telah menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Kesepakatan ini membuat lebih dari 10 ribu karyawan perusahaan alami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tim kurator menjelaskan terdapat beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritex, seperti modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan kerugian harta pailit.

Selanjutnya kurator akan melakukan eksekusi terhadap harta pailit serta penaksiran harga oleh akuntan independen. Harta pailit yang sudah ditaksir harganya akan dilelang untuk melunasi pembayaran utang, termasuk untuk pesangon karyawan.

Dirangkum oleh CNN Indonesia, berikut adalah respons pihak terkait, terutama pemerintah, menyikapi hal ini.

Respons Menaker Yassierli

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut Kemnaker telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

Berdasarkan keterangan resmi Yassierli, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Yassierli.

Ia menjelaskan, pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker.

Selain itu, Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Selain itu salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,” kata Menaker.

Respons Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyiapkan program vokasi di balai latihan kerja (BLK) sebagai upaya menyikapi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah perusahaan.

“Nanti kami vokasi, kami siapkan di BLK-BLK,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.

“Pada prinsipnya kami akan latih mereka yang ter-PHK sehingga nantinya mereka dapat tertampung dayanya di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan,” katanya.

Dengan demikian, ia berharap sumber daya manusia (SDM) di Jawa Tengah tidak banyak yang menganggur.

Respons Mensos Gus Ipul

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) tetap diberikan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kita enggak bisa tiba-tiba memberi bansos karena ada kelas menengah yang turun atau kemudian mungkin ada PHK, dan lain sebagainya. Belum tentu yang di PHK itu juga kemudian turun kelas atau mereka jadi keluarga yang berhak menerima bansos itu belum tentu juga,” katanya di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan terkait pemberian bansos dan perlindungan sosial, Kemensos tetap mengacu pada DTSEN yang saat ini tengah dalam proses uji petik dan akan terus diperbarui setiap tiga bulan sekali.

“Kembali lagi bahwa kita akan bekerja berdasarkan data, dan datanya itu akan disampaikan setiap 3 bulan sekali. Nah, di situ akan kelihatan, jadi supaya kita enggak salah sasaran, kembali kepada data. Nanti kita akan pastikan lagi setelah masuk data itu apakah bertambah atau berkurang, dan kita akan lapor ke Presiden, tetapi sampai sekarang data kita kan belum final,” ujar dia.

Ia menyebutkan hasil uji petik ini diperkirakan akan selesai pada Maret 2025.

(vws/antara)