Senat Sahkan Linda McMahon Eks Pegulat WWE Jadi Menteri Pendidikan AS

Jakarta, CNN Indonesia —

Senat Amerika Serikat mengesahkan pencalonan Linda McMahon, mantan CEO WWE, sebagai Menteri Pendidikan dengan perolehan suara 51-45 pada Senin (3/3).

McMahon merupakan salah satu pejabat pilihan Presiden Donald Trump untuk mengisi jabatan menteri dalam kabinetnya.

Perempuan berusia 76 tahun itu menjadi kandidat menteri ke-22 pilihan Trump yang disetujui Senat sejak pelantikannya.

Mantan pegulat profesional Smack Down WWE itu pernah menjabat sebagai Administrator Badan Usaha Kecil (Small Business Administration) selama pemerintahan pertama Trump.

Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, memuji McMahon sesaat sebelum pemungutan suara.

“Saya menantikan kerja sama dengan Linda McMahon untuk mengurangi birokrasi, memberdayakan pemerintah negara bagian dan lokal, serta membiarkan para guru hebat melakukan apa yang mereka kuasai dan cintai-yaitu membantu siswa meraih kesuksesan,” katanya seperti dikutip CNN.

Penunjukan McMahon ini berlangsung kala Trump berencana membubarkan Kementerian Pendidikan AS sebagai salah satu perombakan lembaga pemerintah yang digaungkan sang presiden.

“Oh, saya ingin itu [Kementerian Pendidikan] ditutup segera,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (12/2) ketika ditanya wartawan kapan ia ingin penutupan dilakukan.

“Dengar, Kementerian Pendidikan itu hanya akal-akalan,” ujarnya menambahkan.

Menurut dia, anggaran Kementerian Pendidikan sangat besar. Staf di kementerian ini pun dianggap punya sinisme tertentu.

“Orang-orang yang dalam banyak kasus membenci anak-anak kita,” kata Trump pada 2024 lalu.

Partai Republik sudah sejak lama menginginkan Kementerian Pendidikan dihapus. Kaum konservatif menentang sentralisasi kebijakan pendidikan, meyakini bahwa keputusan terkait pendidikan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing negara bagian dan pemerintah daerah.

Alasan lain Trump dan sekutu ingin menutup Kementerian Pendidikan adalah mereka menuduh kementerian “indoktrinisasi generasi muda dengan materi rasial, seksual, dan politik yang tidak pantas.”

Belakangan, mereka menuduh Kementerian Pendidikan mendorong ideologi politik yang mereka sebut sebagai “woke” kepada anak-anak, terutama terkait isu gender dan ras terutama soal isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer plus atau LGBTQ+.

Dikutip BBC, kaum konservatif juga berpendapat bahwa beberapa fungsi Kementerian Pendidikan, seperti pengelolaan pinjaman dana sekolah, seharusnya dialihkan ke Kementerian Keuangan AS.

(rds/tim)

[Gambas:Video CNN]