Surabaya, CNN Indonesia —
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati dan wali kota menyiapkan lahan atau lokasi untuk difungsikan sebagai Sekolah Rakyat.
Hal itu disampaikan Khofifah saat rapat koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Ia menjelaskan lahan yang dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai 5 hektare. Itu digunakan untuk kebutuhan asrama mulai sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Khofifah mengatakan lahan yang digunakan juga bisa dengan merevitalisasi aset milik pemda atau dari perguruan tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini konsepnya boarding school mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik pemda, BUMN, atau perguruan tinggi. Jadi mohon bupati/wali kota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (10/3).
Khofifah kemudian menginstruksikan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti skema Sekolah Rakyat dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Jatim.
“Mohon juga segera melakukan rakor di tingkat implementatif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Sekolah Rakyat, kata dia, bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem agar dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarga.
Ia berharap mereka nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat rencananya akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 bangunan. Ia menerangkan target siswa Sekolah Rakyat adalah warga desil 1 (miskin ekstrem), desil 2 (miskin), dan desil 3 (rentan).
“Saat ini sudah tersedia 40 SR, dengan memanfaatkan aset Kemensos, Pemda, perguruan tinggi dan aset pemerintah lain,” kata dia.
(frd/tsa)
