Jakarta, CNN Indonesia —
DPR menerima audiensi kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan penolakan mereka terhadap sejumlah substansi dalam Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI), Selasa (18/3).
Audiensi dipimpin langsung Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad sejak pukul 11.30 WIB. Dia didampingi Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto dan Budisatrio Djiwandono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, beberapa tokoh masyarakat sipil yang hadir pada kesempatan itu ada aktivis Halida Hatta, Usman Hamid dari Amnesti, Bedjo Untung sebagai pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Sumarsih, Natalia Soebagjo, hingga pengacara Saor Siagian.
Hingga berita ini ditulis, audiensi masih berlangsung. Audiensi itu digelar setelah koalisi sebelumnya menyatakan penolakan terhadap isi dalam revisi UU TNI’.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai revisi UU TNI memungkinkan militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil serta melemahkan demokrasi.
Mereka menilai agenda dari pengubahan UU TNI itu berpotensi mengembalikan dwifungsi militer seperti yang pernah dipraktikkan rezim Orde Baru (Orba).
“Agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI dimana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil,” demikian pernyataan koalisi sipil yang diterima Sabtu (15/3) malam.
(thr/wis)
