Gus Ipul Ajak Kepala Daerah se-NTT Dukung DTSEN dan Sekolah Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong peran aktif para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mendukung proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di hadapan Gubernur NTT dan bupati/wali kota se-NTT, Gus Ipul menjelaskan, kepala daerah memiliki kewajiban memutakhirkan DTSEN melalui proses validasi terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan di lapangan.

“Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan bupati/wali kota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh bupati/wali kota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh kepala daerah masing-masing,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) pada Selasa (18/3) malam.

Gus Ipul mengatakan, tiap-tiap kepala daerah juga dapat berkontribusi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

“Jadi ada Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan 2 DTSEN. Tentu sekolah ini diperuntukkan bagi mereka di sekitar lokasi yang tanahnya milik kabupaten/kota,” ucap Gus Ipul.

Adapun terkait model pendirian Sekolah Rakyat, dapat berasal dari revitalisasi aset milik pemerintah daerah. Untuk itu, Gus Ipul mendorong koordinasi yang lebih cepat sehingga Kemensos segera mendapatkan data usulan revitalisasi aset dan tanah milik pemda untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa saat ini proses ground checking atau uji petik DTSEN sedang dilakukan pendamping sosial di seluruh Indonesia, yang mana proses itu sangat membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.

“Saya mohon dukung pemutakhiran lewat Dinsos, jadi Kadinsos bapak-ibu sekalian mohon dikabari. Yang akan mengajukan data itu adalah Kadinsos,” ucap Gus Ipul.

Ke depannya, pemerintah daerah akan diberikan wewenang dalam mengawasi dan memberikan penilaian kinerja terhadap para pendamping/pilar sosial yang dimiliki oleh Kemensos. Hal ini untuk memastikan proses kolaborasi dan integrasi program pusat-daerah dapat terjalin dengan baik.

“Saya akan meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30 persen. Lewat Dinsos nanti saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program,” kata Gus Ipul.

Merespons hal itu, Gubernur NTT, Emanuel Melki Laka Lena mengataan pihaknya siap mendukung proses integrasi program Kemensos yang ada di daerah. Ia menyebutkan pentingnya proses pemutakhiran DTSEN dilakukan secara tepat dan akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan tepat kepada yang membutuhkan,” ucap Melki

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]