Kala Ekonomi Myanmar Hancur saat Awal Kudeta Junta Militer

Jakarta, CNN Indonesia —

Perang sipil di Myanmar telah berlangsung selama empat tahun sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.

Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah Aung San Suu Kyi dan menangkap dia, Presiden Win Myint, serta sejumlah anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya. NLD adalah partai pimpinan Suu Kyi.

Kondisi Myanmar saat ini masih berkecamuk karena banyak masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan militer. Menurut catatan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 6.231 warga sipil meninggal dunia oleh militer.

Lebih dari 20.000 orang sementara itu ditahan dan lebih dari 3,5 juta masyarakat terpaksa mengungsi, dilansir dari situs OHCHR.

Pasca Myanmar dilanda kudeta militer, Naypyidaw diguncang ketidakstabilan ekonomi. Pasar saham di Myanmar anjlok pada 3 Februari 2021, dua hari setelah pemerintahan sipil digulingkan.

Indeks Harga Saham Myanmar turun 26,47 atau 6 persen. Saham-saham di Myanmar menetap di angka 417,25, pertama kalinya berada di bawah 420 sejak April 2020.

Sentimen pasar yang lesu ini masih berlanjut. Investor Myanmar secara keseluruhan berpandangan bahwa pasar saham kemungkinan akan semakin kehilangan pijakan dan bahkan merosot sampai di bawah 400, demikian dilaporkan CGTN.

Selain saham, nilai mata uang Myanmar juga turun drastis pada hari yang sama.

Ketidakstabilan ekonomi ini mengakibatkan harga kebutuhan pokok di Myanmar seperti bawang bombay dan beras meroket tajam.

Militer Myanmar keteteran

Saat ini kelompok bersenjata anti-junta militer mulai menguasai sejumlah wilayah yang sebelumnya jadi markas militer Myanmar.

Kelompok perlawanan Myanmar berhasil mulai bermanuver wilayah barat dan timur laut negara itu dan menguasai markas-markas komando militer di sana untuk pertama kalinya sejak kudeta 2021.

Pengamat militer menyebut pasukan perlawanan mulai mengambil posisi untuk menyerang balik militer Myanmar mengincar sejumlah kota penting dan pabrik-pabrik senjata meski pemerintah junta menguatkan kerja sama pertahanan dengan China.

“Militer Myanmar telah kehilangan kendali secara signifikan dan di 2025 seperti yang telah diproyeksikan pada akhir 2023 dan 2024, mereka akan terus kehilangan kontrol,” kata analis perang independen Matthew Arnold, dilansir dari VOA.

Salah satu program kajian BBC World Service yang disadur dari VOA mengungkapkan bahwa hanya 21 persen wilayah Myanmar yang kini dikuasai junta militer hingga pertengahan November tahun lalu.

Sedangkan sejumlah kelompok milisi perlawanan berhasil menguasai 42 persen wilayah Myanmar. Sisanya masih diperebutkan di antara pihak yang bertikai.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]