Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra mengungkap bahwa saat ini ada oknum-oknum yang coba mendiskreditkan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya efisiensi anggaran.
Menurut Gerindra, para oknum tersebut berupaya mendiskreditkan dengan menyebut program efisiensi sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ada upaya oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK,” demikian dikutip dari akun resmi DPP Gerindra, Rabu (12/2).
Menurut mereka, Presiden Prabowo telah memberi arahan tegas soal efisiensi anggaran agar diimplementasikan dengan baik oleh semua lembaga dan dan instansi. Hal itu untuk membantah anggapan miring yang beredar soal efisiensi tersebut.
Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah ‘menghilangkan lemak-lemak’ dalam belanja APBN.
Ia merinci ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Di antaranya gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan Bansos.
“Tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah justru akan memangkas lapangan pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.
“Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan,” kata Adian di Political Show CNNIndonesia TV, Senin (10/2) malam.
Adian mencontohkan dampak dari efisiensi anggaran ini terhadap target pembangunan unit sekolah.
Ia menjelaskan target pembangunan sekolah yang semula 9.300 unit menjadi nihil dan madrasah yang semula 2.034 unit menjadi hanya 86 unit.
(thr/fra)
