Airlangga Pastikan JETP Jalan Terus Meski Tanpa AS

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek Pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) tetap berjalan meskipun Amerika Serikat (AS) hengkang dari kesepakatan itu.

Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Organisasi itu dipimpin oleh AS dan Jepang. Sementara anggotanya terdiri Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norway, Perancis, dan Uni Eropa.

Airlangga mengatakan pemerintah sudah membahas keberlanjutan JETP dengan Bank Dunia (World Bank) dan Jepang.

“Kita sudah bahas dengan World Bank dan Jepang pada saat Amerika seandainya mereka retract, JETP akan tetap jalan,” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/2).

Airlangga mengatakan JETP akan tetap jalan bersama dengan negara-negara lainnya yang ikut dalam kesepakatan itu.

“JETP akan tetap jalan dengan negara-negara lain yang ada di JETP,” katanya.

JETP adalah komitmen pendanaan dari negara-negara maju anggota G7 untuk membiayai transisi energi di negara berkembang dan miskin. Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan pendanaan transisi energi saat KTT G20 di Bali, November 2022 lalu.

Kala itu, negara anggota G7 yang berjanji membantu transisi energi Indonesia lewat pendanaan JETP sebesar US$20 miliar atau setara Rp314 triliun.

Sayang, pendanaan tersebut bukan bersifat hibah atau uang cuma-cuma, melainkan pinjaman alias utang. Berdasarkan dokumen yang diterbitkan Sekretariat JETP Indonesia, pendanaan transisi energi ini terbagi menjadi dua sumber.

Pertama, pendanaan publik sebesar US$11,5 miliar atau setara Rp178 triliun. Jumlah ini terdiri dari dana hibah US$300 juta, penjaminan US$2,1 miliar, pinjaman lunak alias concessional loans US$6,9 miliar.

Kemudian, non-concessional loans US$1,6 miliar, ekuitas atau investasi US$400 juta, serta US$300 juta lainnya belum ditentukan.

Kedua, pendanaan swasta dari pinjaman komersial senilai US$10 miliar alias Rp155 triliun.

Mengacu pada data tersebut, porsi hibah sangatlah kecil. Bahkan, sumber pinjaman, baik lunak maupun komersial yang cukup besar, berpotensi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjamin pinjaman tersebut.

Fungsi APBN sebagai penjamin ini dibolehkan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)