Airlangga soal Trump Ancam AS Pungut Tarif Tinggi: RI Sudah Imun

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah kebal dengan tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan merespons soal ancaman Presiden AS Terpilih Donald Trump yang ingin menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara, termasuk aliansi BRICS yang diikuti Indonesia baru-baru ini.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan AS selama ini sudah memungut banyak tarif dalam perdagangan dengan Indonesia. Artinya, ancaman Trump bukan barang baru.

“Bagi kita, (hubungan dagang Indonesia) dengan Amerika, Amerika mengenakan tarif ke kita,” ungkapnya selepas Business Competitiveness Outlook 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (13/1).

“Jadi, kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” tegas Airlangga.

Ia mencontohkan beberapa barang yang dipungut tarif impor oleh Negeri Paman Sam. Misalnya, baju, sepatu, dan berbagai komoditas lain yang diekspor Indonesia.

Airlangga lantas menyinggung beda perlakuan dengan negara Asia Tenggara lain. Ia menyebut ada tetangga Indonesia yang justru tak dipungut tarif oleh AS.

“Sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” ucap Airlangga membandingkan.

“Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan. (Kerja sama) bilateral bisa dalam bentuk free trade agreement (FTA), bisa bentuk lain juga,” tambahnya soal upaya yang dilakukan Indonesia.

Donald Trump tampak serius dalam memungut tarif impor tinggi. Bahkan, ia sampai berniat melakukan deklarasi darurat ekonomi nasional demi memuluskan aturan tarif impor baru.

Nantinya, tarif baru diatur via UU Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional atau The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Ini secara sepihak memberi wewenang kepada presiden AS untuk mengelola impor selama keadaan darurat nasional.

Sementara itu, penasihat Trump sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan Pasal 338 UU Perdagangan AS. Langkah ini memungkinkan presiden untuk mengenakan ‘bea baru’ atau ‘bea tambahan’ terhadap negara-negara yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap perdagangan AS.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)