Alasan Trump Ngotot Tutup Kemendikbud AS, Cap Kementerian Akal-akalan

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan memicu kontroversi lantaran ingin buru-buru ingin menutup Kementerian Pendidikan.

“Oh, saya ingin itu [Kementerian Pendidikan] ditutup segera,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Rabu (12/2) ketika ditanya wartawan kapan ia ingin penutupan dilakukan.

“Dengar, Kementerian Pendidikan itu hanya akal-akalan,” ujarnya menambahkan.

Selama kampanye pemilu 2024, Trump memang berulang kali mengatakan bakal menghapus kementerian itu.

Menurut dia, anggaran Kementerian Pendidikan sangat besar. Staf di kementerian ini pun dianggap punya sinisme tertentu.

“Orang-orang yang dalam banyak kasus membenci anak-anak kita,” kata Trump pada 2024 lalu.

Partai Republik sudah sejak lama menginginkan Kementerian Pendidikan dihapus. Kaum konservatif menentang sentralisasi kebijakan pendidikan, meyakini bahwa keputusan terkait pendidikan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing negara bagian dan pemerintah daerah.

Alasan lain Trump dan sekutu ingin menutup Kementerian Pendidikan adalah mereka menuduh kementerian “indoktrinisasi generasi muda dengan materi rasial, seksual, dan politik yang tidak pantas.”

Belakangan, mereka menuduh Kementerian Pendidikan mendorong ideologi politik yang mereka sebut sebagai “woke” kepada anak-anak, terutama terkait isu gender dan ras terutama soal isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer plus atau LGBTQ+.

Dikutip BBC, kaum konservatif juga berpendapat bahwa beberapa fungsi Kementerian Pendidikan, seperti pengelolaan pinjaman dana sekolah, seharusnya dialihkan ke Kementerian Keuangan AS.

Sekutu Trump juga ingin memperluas kebijakan “school choice”, yang memungkinkan siswa dan keluarga menggunakan dana publik untuk memilih sekolah swasta atau berbasis agama sebagai alternatif dari sekolah negeri.

Sejumlah sumber di AS mengatakan pemerintahan Trump berniat menghapus Kementerian Pendidikan melalui dua skema.

Pertama, menteri pendidikan akan diarahkan untuk membuat rencana guna mengurangi jumlah departemen melalui tindakan eksekutif.

Trump telah menunjuk Linda McMahon untuk memimpin kementerian tersebut. Dia yakin perempuan itu akan mengantar pendidikan AS menjadi nomor satu di dunia.

“Kami akan mengirim pendidikan kembali ke negara bagian masing-masing, dan Linda akan mempelopori upaya itu,” ungkap dia, dikutip CNN pada November 2024.

Selama ini, banyak anggota Republik yang ingin mengurangi peran pemerintah federal dalam hal pendidikan.

Di bawah pemerintahan Trump, Kementerian Pendidikan kemungkinan akan menggunakan lembaga ini untuk mengubah aturan yang memperluas perlindungan terhadap murid-murid LGBTQ.

Kembali lagi soal skema, yang kedua Kongres akan didorong meloloskan undang-undang untuk menutup kementerian. Untuk menutup kementerian memang harus melalui persetujuan kongres.

Di periode kedua Trump, Kementerian Pendidikan menjadi salah satu sasaran Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin Elon Musk untuk dibubarkan.

Puluhan staf Kementerian Pendidikan telah diminta mengambil cuti berbayar seiring dengan upaya Trump bersih-bersih karyawan terkait keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.

(isa/rds)

[Gambas:Video CNN]