Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Prabowo. Namun, ia mengatakan pemotongan anggaran tersebut akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan alat yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
Muslihhuddin menjelaskan terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, serta modifikasi cuaca.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen. Sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.
Hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG dan mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihhuddin dikutip ANTARA.
Muslihhuddin menjelaskan kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia akan sulit terlaksana.
Ia juga mengatakan modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG akan terhenti, termasuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100 persen tidak terwujud, dan keselamatan transportasi laut terganggu.
Dampak lanjutnya adalah dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu. Kemudian dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana hingga peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu.
Baginya, mitigasi ancaman bencana geo-hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan lantaran menyangkut keselamatan masyarakat luas.
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” kata dia.
CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi terkait pengajuan dispensasi pemotongan anggaran oleh BMKG ke Presiden Prabowo ini. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga kabar ini diturunkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
(rzr/isn)
