Anggaran BPK Kena Potong Rp1,3 T, BPS Disunat Rp1,5 T

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kena potong Rp1,38 triliun alias 22,49 persen imbas arahan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto.

BPK tadinya masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari penghematan. Pagu awal mereka di tahun ini adalah Rp6,15 triliun.

“Usulan efisiensi tersebut (Rp1,38 triliun), kami akan menindaklanjuti berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI pada hari ini,” ujar Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dalam RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

“(BPK akan menindaklanjuti keputusan efisiensi Rp1,38 triliun) dengan penyampaian keputusan efisiensi anggaran ke Kementerian Keuangan pada 14 Februari 2025,” tambahnya.

Bahtiar menegaskan efisiensi belanja BPK sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Ini dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken sang Kepala Negara pada 22 Januari 2025 lalu.

Namun, BPK baru mendapatkan arahan lebih lanjut terkait pemotongan anggaran pada 13 Februari 2025. Titah efisiensi itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025.

Ia menekankan belanja pegawai tak termasuk pos yang diutak-atik. BPK mengklaim hak-hak pegawai tetap akan diberikan sebagaimana mestinya.

“Untuk belanja pegawai kami tidak mengusulkan efisiensi belanja anggaran, untuk memenuhi hak pegawai BPK. Sehingga tetap anggaran (belanja pegawai) yang dialokasikan Rp3,32 triliun, tetap,” tandasnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki pagu Rp5,7 triliun harus rela disunat Rp1,5 triliun. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci sejumlah pos yang terkena efisiensi.

Amalia menegaskan fokus efisiensi adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas. Kemudian, efisiensi pada pengadaan alat tulis kantor (ATK) sampai kegiatan-kegiatan seremonial.

“Setelah arahan inpres dan hasil rekonstruksi (APBN) terakhir, yaitu efisiensi sebesar Rp1,59 triliun. Maka, anggaran kami yang ada saat ini adalah (tersisa) Rp4,11 triliun,” jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (13/2).

Wanita yang akrab disapa Winny itu berjanji akan tetap menjaga penyediaan data statistik yang sangat penting. Lalu, BPS bakal memberikan gaji dan tunjangan kinerja (tukin) karyawan se-Indonesia seperti normal.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)