Jakarta, CNN Indonesia —
Polri terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dari pagu anggaran Rp126,6 triliun pada 2025.
Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Wahyu Hadiningrat menjelaskan pagu anggaran Rp126,6 triliun terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp59,44 triliun. Belanja barang sebesar Rp34 triliun dan belanja modal sebesar Rp33,09 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dirinci per program, alokasi anggaran itu untuk program profesionalisme SDM sebesar Rp2,4 triliun, lidik dan sidik Rp5,6 triliun, almatsus dan sarpras sebesar Rp45,7 triliun, harkamtibmas sebesar Rp20,3 triliun, dan dukungan manajemen sebesar Rp52,5 triliun.
“Dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai inpres, hasil rapat dengan Kemenkeu menghasilkan efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun. Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri 2025,” kata Wahyu dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Ia menjelaskan dari total Rp20,5 triliun itu, belanja pegawai tidak terdampak, hanya belanja barang dan belanja modal.
“Belanja barang Rp6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal. Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran, sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun,” katanya.
Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
(yoa/fra)
