Anggota DPR Protes Anggaran Infrastruktur Dipangkas Prabowo Rp81 T

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah anggota Komisi V DPR adu mulut saat membahas pemotongan anggaran infrastruktur yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama sejumlah kementerian.

Dalam rapat itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan ada efisiensi anggaran di kementeriannya. Hal itu merujuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

“Pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 yang sebesar di awal Rp110,95 triliun, diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun,” kata Dody dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).

Dodi menyampaikan ada sepuluh hal pemangkasan yang dilakukan Kementerian PU. Salah satunya pembatalan pembangunan infrastruktur kontrak tahunan (SYC) ataupun kontrak tahun jamak (MYC).

Hal itu pun memantik perdebatan panas di antara anggota DPR. Hujan interupsi dilancarkan beberapa fraksi.

Hamka B. Kady, Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar mempertanyakan pemangkasan anggaran infrastruktur. Dia khawatir kebijakan ini justru akan menimbulkan sejumlah proyek mangkrak.

“Ini kalau tidak ada ini, Pak, tadi jembatan gantung sudah dikerjakan di sana. Apa itu mangkrak sebentar?” kata Hamka.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sempat menengahi hujan interupsi. Dia ingin pagu anggaran pascapemangkasan ini disetujui dulu. Namun, pernyataan itu justru memantik interupsi lebih banyak.

“Interupsi ketua, sebentar-sebentar. Saya mikirnya gini. Jangan kita main ketok-ketok aja. Pagu indikatif ini ya ini kan perubahan luar biasa,” ujar Yanuar Arif Wibowo dari Fraksi PKS.

Yanuar mengingatkan Prabowo ingin efisiensi program-program yang tak berdampak langsung untuk rakyat. Sementara itu, program-program yang dipangkas Kementerian PU justru program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Asta cita keenam, membangun dari bawah, bisa kosong ini desa bicaranya. Jembatan gantung adanya di desa, bukan di kota,” ujar Yanuar.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menyindir pemerintah atas pemangkasan anggaran infrastruktur. Menurutnya, hal ini tak masuk akal.

Adian menyarankan DPR menyetujui saja anggaran baru. Namun, DPR tak perlu bertanggung jawab jika rakyat marah.

“Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintah secara keseluruhan ketika rakyat tidak mendapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, jalur irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu,” pungkas Adian.

Perdebatan terjadi beberapa saat. Rapat akhirnya ditutup dengan mengesahkan pagu anggaran indikatif baru hasil pemangkasan.

Anggaran Kementerian PU dipotong Rp81,38 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dipotong Rp3,66 triliun menjadi Rp1,61 triliun.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dipotong Rp1,03 triliun menjadi Rp1,16 triliun. Kementerian Transmigrasi dipotong Rp47,39 miliar menjadi Rp75,02 miliar.

BMKG dipotong Rp1,42 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Lalu BNPP/Basarnas dipotong Rp486 miliar menjadi Rp1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(dhf/agt)