Awal Era Prabowo, Penyaluran Subsidi KPR Capai 93 Ribu Unit

Jakarta, CNN Indonesia —

Realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni periode 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat telah mencapai 93.484 unit.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menguraikan bahwa dari total angka tersebut, 54.145 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad kredit, sedangkan 39.399 unit sudah tersalurkan melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan akad Tapera.

“Ini penting saya sampaikan, bagaimana realisasi KPR subsidi dari 20 Oktober sampai 5 Februari itu yang pembangunannya berjalan 10.232 unit, yang ready stock 11.783 unit, persetujuan kredit 23.419 unit, akad kredit 8.717 unit, total 54.145 unit,” ujar Maruarar dalam acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

“Realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP 37.955 unit, akad Tapera khusus PNS 1.384 unit, jumlah 39.399 unit. Artinya, dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari, jumlah totalnya 93.484 unit,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang ia terima, Bank Tabungan Negara (BTN) dan BTN Syariah telah menyalurkan 28.842 unit, yang mencakup 75,98 persen dari total penyaluran KPR subsidi.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan menggratiskan sejumlah bea dan retribusi yang sebelumnya menjadi beban pembeli.Hal ini guna mendorong program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

“Di tengah begitu banyaknya judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif. Tolong sampaikan kepada masyarakat, ini saatnya buat rumah. Ini saatnya punya rumah,” tegas pria yang akrab disapa Ara itu.

Salah satu kebijakan unggulan yang diberlakukan adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen.

Selain itu, retribusi pembersihan bangunan gedung yang sebelumnya berbayar kini juga gratis, termasuk dalam kebijakan Bangunan Gedung dan Perizinan Infrastruktur (BPPI) yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“BPHTB yang biasanya bayar 5 persen, sekarang sudah 0 persen. Retribusi bangunan gedung dari pemerintah daerah yang biasanya bayar, dulu namanya IMB, sekarang BPPI, dulu bayar, sekarang sudah gratis,” kata Ara.

(del/wiw)

[Gambas:Video CNN]