Cegah Pengoplosan, ESDM Siapkan 2 Pengawas Peredaran BBM

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan pihaknya telah menyiapkan pengawasan ketat terhadap peredaran bahan bakar minyak (BBM) guna mencegah terjadinya praktik oplosan.

Yuliot menyebut dua lembaga utama, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) ESDM, akan berperan dalam pengawasan ini.

“Jadi untuk pengawasan kita siapkan oleh dua lembaga, ada BPH Migas, ada Dirjen Migas. Kita akan lihat dari sisi laporan pelaksanaan nanti juga bagaimana kondisi fisik di lapangan,” ujar Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Langkah ini diambil menyusul maraknya isu BBM oplosan yang beredar di masyarakat.

Yuliot menyebut pemerintah berupaya memastikan seluruh BBM yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

Selain pengawasan ketat, Yuliot menegaskan tindakan tegas juga akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik kecurangan dalam distribusi BBM. Tak hanya melakukan langkah pencegahan, kementerian ESDM juga bakal terus mengawal proses hukum bagi pelanggar.

“Kita kan antisipasi sudah dilakukan. Sementara proses hukum yang berjalan tetap dilakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus tujuh orang terkait dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero). Tujuh orang yang jadi tersangka dalam kasus ini, yaitu empat pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

Para tersangka itu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Kemudian, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International.

Sementara itu, pihak swasta mencakup MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

[Gambas:Video CNN]

(pta/del)