Jakarta, CNN Indonesia —
Rapat evaluasi yang digelar Komisi II DPR terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen digelar tertutup, Selasa (11/2).
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi DKPP soal kewenangan lembaga itu dalam menangani perkara pemilu. Pihaknya terutama menyoroti DKPP kini masih menangani perkara bahkan terkait pilpres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena pengaduan Pilpres pun saat ini masih ditangani. Jadi seperti kayak kok enggak bisa menyelesaikan semuanya,” kata Dede di lokasi.
Politikus Partai Demokrat itu tak membantah bahwa rapat evaluasi tersebut sebagai implementasi dari Tata Tertib DPR yang baru disahkan pekan sebelumnya. Namun, Dede meminta agar hal itu tak perlu dibesar-besarkan.
“Jadi bukan seperti yang dipikirkan wah bahwa akan ada apa gitu ya, enggak, itu check and balances, jadi kita menjalankan fungsi-fungsi evaluasi,” katanya.
Namun, dia tak mengungkap tegas alasan rapat digelar tertutup. Dia mengaku tak ingin menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat.
“Kalau menegur kan kita enggak boleh, kadang-kadang kita nanti muncul di youtube kelihatan kayak apa, ini kan teguran-teguran biasa, evaluasi,” ujarnya.
Tatib baru DPR yang disahkan baru-baru ini telah menambahkan kewenangan bagi anggota dewan untuk mengevaluasi pejabat yang disahkan lewat Paripurna.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 228A. Pasal itu menyebutkan, “Dalam rangka menjaga marwah dan kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”.
Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan menjelaskan evaluasi yang dimaksud termasuk rekomendasi pemberhentian.
“Ya itu kan ujungnya masalah pemberhentian dan keberlanjutan daripada pejabat ataupun calon yang telah diparipurnakan melalui fit and proper test DPR itu,” kata Bob, 4 Februari lalu.
(thr/fra)
