Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi III DPR Abdullah mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan aktivitas tambang ilegal buntut kasus polisi tembak polisi hingga tewas di Solok Selatan, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Abdullah ingin Satgas tersebut melibatkan lintas kementerian dan lembaga penegakan hukum untuk menghentikan konflik internal dalam penanganan tambang ilegal.
“Saya meminta kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan konflik internal dalam penanganan penambangan ilegal ini, seperti di Solok Selatan,” kata Abdullah dalam keterangannya, Jumat (29/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2022, ungkapnya, keberadaan tambang ilegal atau Penambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) telah merugikan negara hingga Rp3,5 triliun. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata Abdullah, satgas anti tambang ilegal sebenarnya sempat diwacanakan.
Namun prosesnya tak dilanjutkan, karena itu dia berharap pemerintahan Prabowo bisa merealisasikannya.
“Hal ini langsung saya tujukan kepada Presiden, Pak Prabowo, mengingat Satgas gabungan yang diwacanakan dari era pemerintahan sebelumnya masih belum terbentuk dan beroperasi efektif hingga sekarang,” ucap Abullah.
Nantinya, Satgas antitambang ilegal bisa berisi perwakilan dari instansi terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri, KPK, hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).
Abdullah memandang isu tambang ilegal harus mendapat perhatian serius dari pemerintah sebab dampak aktivitas tambang ilegal kerap kali menyebabkan konflik horizontal masyarakat, hingga pada isu ‘beking-bekingan’ aparat.
Di sisi lain, dia menyebut tambang ilegal juga berdampak buruk pada lingkungan sebab penambangan yang tidak berizin biasanya tidak sesuai SOP.
“Sudah banyak peristiwa longsor, banjir, konflik antar masyarakat akibat aktivitas tambang ilegal, yang semuanya menimbulkan korban nyawa dan kerugian materi tak sedikit,” katanya.
Sementara, terkait kasus penembakan polisi yang terjadi di tengah penyelidikan kasus tambang ilegal di Solok Selatan, legislator PKB itu ingin Polri melakukan pemeriksaan kesehatan mental berkala untuk semua personelnya. Terutama, bagi anggota polisi yang memiliki kewenangan memegang senjata api.
“Tujuannya agar anggota Polri dapat menguasai emosi dan mengendalikan pistol. Perlu dilakukan monitoring berkala supaya bibit arogansi bisa dideteksi dari awal,” kata Abdullah.
Kasus penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar dilakukan oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat (22/11) dini hari.
Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengatakan peristiwa itu diduga karena Dadang tidak terima terhadap penegakan hukum yang dilakukan korban terhadap tambang-tambang ilegal di Solok Selatan.
AKP Dadang Iskandar yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut kini dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Divpropam Polri Gedung TNCC, Mabes Polri, Selasa (26/11).
(thr/fea)
