Efisiensi Anggaran, Trump PHK Massal Ribuan Pegawai Pemerintah AS

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memecat ribuan orang pekerja di sejumlah lembaga pada Kamis (13/2), sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Dilansir Reuters, email surat pemutusan hubungan kerja telah dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada para pekerja di seluruh lembaga pemerintahan.

Sebagian besar yang diberhentikan adalah para pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation) di lembaga-lembaga seperti Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.

Menurut data pemerintah AS, ada sebanyak 280 ribu pekerja sipil pemerintah yang memiliki masa kerja kurang dari dua tahun dan sebagian besar masih dalam masa probation. Status ini lah yang membuat mereka lebih mudah diberhentikan.

Departemen Urusan Veteran yang menyediakan perawatan kesehatan bagi para veteran, telah memberhentikan lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan. Sementara itu Dinas Kehutanan AS disebut akan memecat lebih dari 3.000 pekerja.

Dalam pernyataan resminya, Departemen Urusan Veteran mengatakan pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari US$98 juta (sekitar Rp1,5 triliun) per tahun.

Di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, pemberhentian ini disebut akan jauh lebih besar dari perkiraan awal. Menurut sumber di lembaga itu, pemberitahuan pemberhentian kerja telah dikirimkan kepada puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu yang kontraknya akan berakhir.

Saat dilantik sebagai presiden ke-47 AS pada Januari lalu, salah satu perintah eksekutif yang ditandatangani Trump adalah pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE, dan menunjuk Elon Musk memimpin lembaga itu.

“Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras,” ungkap Trump beberapa waktu lalu.

Trump menugaskan Musk dan DOGE untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal. Musk disebut telah mengirim anggota DOGE ke setidaknya 16 lembaga pemerintah untuk melakukan efisiensi tersebut.

14 negara bagian di AS mengajukan gugatan federal di Washington dengan tuduhan bahwa Trump telah menunjuk Elon Musk secara ilegal memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah AS.

Dalam gugatan itu, Trump dianggap secara ilegal memberi Musk “otoritas hukum yang tidak terkendali”, tanpa otorisasi dari Kongres AS.

Pakar pemerintah federal bidang layanan publik di New York University, Paul Light, mengatakan kabinet Trump tampaknya “menemukan metode baru untuk menghancurkan kapasitas pemerintah”.

“Pada dasarnya, Anda melecehkan tenaga kerja Anda sendiri pada akhirnya. Anda merusak mesin yang ingin Anda jalankan,” kata Light, dikutip The Guardian.

Menurut Light, pemutusan hubungan kerja tidak menghasilkan penghematan defisit keuangan negara secara signifikan.

Berdasarkan penyelidikan Kongres AS, ditemukan bahwa pemerintah menghabiskan US$271 miliar (sekitar Rp4.590 triliun) setiap tahunnya untuk memberikan gaji kepada pegawai federal sipil.

Sekitar 60 persen dari total tersebut diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan oleh Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.

(dna/dna)