Eselon 1 dan 2 Kemenperin Tak Dapat Jatah BBM Imbas Anggaran Dipangkas

Jakarta, CNN Indonesia —

Jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dihapus usai anggaran kementerian dipangkas 43,3 persen.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan pejabat Eselon I dan II tidak lagi mendapat alokasi bensin.

“Pejabat Eselon I dan II itu tidak kami berikan lagi alokasi untuk BBM-nya,” katanya kepada Detikfinance di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (6/2).

Presiden Prabowo Subianto memangkas besar-besaran APBN 2025 dengan mengurangi jatah kementerian/lembaga hingga pemda. Penghematan itu diperkuat melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran Kemenperin yang sebelumnya sebesar Rp2,5 triliun pun dipotong 43,3 persen hingga tersisa Rp1,1 triliun untuk tahun ini.

Eko menyebut pihaknya melakukan berbagai penghematan di berbagai aspek gara-gara pemangkasan ini. Selain BBM jatah pejabat dihapus, efisiensi lainnya mencakup penggunaan listrik, air hingga perjalan dinas dalam dan luar negeri.

Untuk menhemat biaya listrik dan air, Kemenperin menerapkan kerja di luar kantor atau Work From Anywhere (WFA). Berdasarkan perhitungan internal, WFA akan sangat membantu untuk mengurangi biaya listrik dan air.

“Kami sudah menghitung bahwa setiap orang yang ada di depan lift mencet tombol lift itu cost-nya Rp2.000, dan di gedung ini ada sekitar 2.500 orang. Kalau pagi naik ke atas, kemudian siang turun istirahat makan dan balik lagi naik ke atas dan turun lagi, bisa 4 kali lebih untuk naik-turun. Kalo dikali 2.500 orang lumayan,” katanya.

“Bahkan dari perangkat elektronik di luar kebutuhan langsung untuk bekerja seperti laptop, komputer, printer dan lainnya itu 500 kilo watt yang kami butuhkan untuk operasi gedung ini,” imbuhnya.

Namun, Eko membantah penghematan ini menghapus fasilitas mobil jemputan pegawai. Ia juga memastikan anggaran untuk pelayanan publik tidak akan terganggu.

“Kami prioritaskan pelayanan publik tidak boleh berkurang. 100 persen pelayanan publik tetap berjalan, jadi operasional kantor memang kami kurangi,” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)