Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar pembekalan atau retret bagi para kepala daerah yang sudah dilantik usai memenangkan Pilkada serentak 2024 di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025 mendatang.
Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan pelbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelum kepala daerah, Prabowo sempat menggelar retret bagi para menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah sepekan setelah dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Para menteri kala itu dikumpulkan selama tiga hari di Akmil Magelang. Anggota kabinet menjalani rangkaian kegiatan meliputi senam pagi, sarapan bersama, latihan baris-berbaris.
Berikut beberapa fakta jelang pelaksanaan pembekalan kepala daerah yang telah dirangkum:
505 kepala daerah ikut retret
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menuturkan retret rencananya diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati serta wali kota yang dijadwalkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 mendatang.
Bima memastikan, 505 kepala daerah peserta retret itu adalah mereka yang tidak berhadapan dengan gugatan atau telah selesai urusan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada 2024 kemarin.
Dibiayai sepenuhnya APBN
Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat tentang pembiayaan pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
Surat ini juga untuk mengoreksi SE Mendagri sebelumnya yang bernomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025. Sebelumnya SE pada 11 Februari itu menyatakan pembiayaan retret kepala daerah ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemda, namun SE terbaru menyatakan sepenuhnya dibiayai APBN.
“Bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri,” bunyi isi surat edaran yang terbaru tersebut.
Bima mengatakan agenda pembekalan tersebut akan diambil dari anggaran Kemendagri lantaran memiliki mata anggaran pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.
“Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka,” kata dia.
Diberikan beragam materi
Bima kemudian membocorkan materi pembekalan para kepala daerah di Magelang. Materi pertama yakni terkait tupoksi serta pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.
Kemudian materi lainnya yakni program strategis pemerintah pusat yang harus diselaraskan dengan visi-misi para kepala daerah.
“Saatnya nanti kepala daerah itu berkonsolidasi dengan pemerintah pusat, supaya selaras visinya begitu ya. Jadi, itu kira-kira garis besar,” ujar Bima di Gedung Krida Bakti, Jakarta beberapa waktu lalu.
Bima juga mengatakan para kepala daerah akan diberikan pembekalan mengenai efisiensi anggaran saat mengikuti retret. Dia mengatakan retret akan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai salah satu pemateri.
Diklaim tak pengaruhi efisiensi anggaran
Pemerintah juga mengatakan program pembekalan kepala daerah ini tak menganggu program efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh Prabowo.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi mengklaim penyelenggaraan pembekalan kepala daerah di Akademi Militer sudah sangat efisien.
“Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini kok enggak efisien? Ini justru perintah undang-undang dijalankan dengan cara yang jauh lebih efisien,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (14/2).
Hasan kemudian menjelaskan ada perintah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur Kementerian Dalam Negeri wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih selama dua pekan.
Selain itu Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) juga harus memberikan diklat kepada kepala daerah minimal selama 1 bulan.
Hasan mengatakan biaya penyelenggaraan pembekalan kepala daerah saat ini jauh lebih hemat ketimbang sebelumnya
“Nah sekarang diklat-diklat ini, diklat-diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan nih. Jadi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhannas,” katanya.
Sementara Bima Arya mengatakan pembekalan kepala daerah terpilih merupakan kegiatan rutin yang telah digelar sejak lama.
Bima menjelaskan pembekalan kepala daerah sebelumnya kerap memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Sebab, pihak BPSDM Kemendagri dan Lemhanas masing-masing sama-sama menggelar agenda serupa.
(rzr/kid)
