Formasi CPNS 2024 Berkurang dari Kebutuhan Awal Karena Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengakui usulan dan formasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 di bawah jumlah awal yang dibutuhkan pemerintah.

Awal Januari 2025, pemerintah mengumumkan butuh 2.302.543 ASN baru, yang terdiri terdiri dari 429.183 formasi di instansi pusat, 1.867.333 di daerah, dan 6.027 formasi sekolah kedinasan.

Namun, total usulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diajukan instansi pusat serta daerah hanya 1.289.824. Setelah Kemenpan RB melakukan pengecekan data, formasi CASN 2024 yang dibuka adalah 1.266.081.

Rini mengatakan alasan berkurangnya formasi CPNS 2024 karena ada keterbatasan anggaran. Kendala anggaran dibahas ketika membahas formasi PPPK. Ia menegaskan formasi yang disediakan sebenarnya sudah banyak, tapi usulan dari instansi justru sedikit.

Ia merinci instansi daerah butuh 1.383.758 PPPK. Formasi yang dibuka Kemenpan RB adalah 716.717, tapi usulan pemerintah daerah hanya 714.161.

“Tempat kita sediakan sudah besar, tapi yang diusulkan (sedikit). Penetapan formasi di daerah ini berkurang (dari kebutuhan) karena adanya keterbatasan anggaran,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (5/3).

Sementara untuk kebutuhan PPPK di instansi pusat mencapai 221.936. Usulan awal dari kementerian/lembaga (K/L) adalah 297.236, sebelum akhirnya mengajukan penambahan formasi.

Rini mengungkapkan permintaan penambahan formasi PPPK di pusat sejalan dengan target penyelesaian tenaga honorer. Sehingga formasi yang dibuka menjadi lebih banyak dari usulan awal, yakni sebesar 300.394.

Akhirnya, rincian formasi yang dibuka untuk CASN 2024 sebesar 1.266.081 yang terdiri dari 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 bagi PPPK. Rini mengamini jumlah tersebut memang lebih kecil dibandingkan kebutuhan awal yang mencapai 2.302.543.

“Kami mencatat beberapa hal yang menjadi evaluasi, yaitu terdapat beberapa instansi menunda penyelesaian atau pengadaan CPNS. Kedua, usulan formasi yang disampaikan pemerintah daerah itu belum optimal, tidak sesuai dengan data yang kami punya,” jelasnya.

“Ada juga instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keempat, adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan,” tutup Rini.

Sedangkan pada bahan paparan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh diketahui bahwa total formasi 1.266.081 yang dibuka pun tak seluruhnya dimanfaatkan. Hanya 1.252.543 pelamar sampai pendaftaran CASN 2024 ditutup, yakni 246.390 CPNS dan 1.006.153 PPPK.

Dengan begitu, ada kelebihan 13.538 formasi yang tidak dimanfaatkan. Ini mencakup 10.958 formasi PPPK dan 2.580 posisi CPNS yang tak terisi.

“Alasan utama instansi yang membatalkan atau mengurangi formasi dengan alasan keamanan pasca-pilkada,” tulis penjelasan di bahan paparan BKN.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong yang memimpin raker juga ikut mengomentari sedikitnya usulan yang disampaikan instansi. Ia mengapresiasi pemerintah pusat yang sudah membuka formasi CASN seluas-luasnya, tapi pemda justru tak mau mengisi pos itu.

Ia mengungkapkan ini menjadi trik nakal sejumlah pemerintah daerah, terutama dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Oleh karena itu, Bahtra mengusulkan ada rapat terbatas Kemenpan RB, BKN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Problem terbesarnya adalah daerah yang tidak mau mengirimkan dan mengisi formasi tersebut, dengan alasan mereka ndak sanggup membayar (gaji) … Daerah itu kadang-kadang pintar juga. Kalau misalnya teman-teman (calon) PPPK melakukan protes, selalu menyampaikan ini masalahnya di BKN-Kemenpan RB. (Padahal) yang mengirim datanya (honorer menjadi PPPK) dari daerah, ini jadi problem terbesar kita,” beber Bahtra.

“Nanti bagi daerah-daerah nakal yang punya modus semacam ini, harus diberi sanksi yang tegas. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini ke depannya,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)