Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghapus anggaran pada sejumlah pos imbas efisiensi kementerian lembaga sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto di awal 2025.
BRIN memangkas anggaran hingga Rp2,074 triliun untuk 2025 dari total pagu anggaran yang mereka terima sebesar Rp5,8 triliun. Laporan itu mereka sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam laporan itu, BRIN akan menghilangkan sejumlah kegiatan dan program menyusul efisiensi tersebut. Mereka salah satunya memastikan tak ada anggaran untuk riset program Asta Cita.
“Tidak ada alokasi anggaran di Organisasi Riset untuk dukungan riset bagi program Asta Cita”.
BRIN juga memastikan tak ada anggaran perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar negeri, menghapus pelaksanaan survei nasional, menghapus anggaran revitalisasi laboratorium, hingga memastikan tak ada pembelian peralatan riset. Bahkan, dalam laporannya, BRIN juga akan memuaskan gaji ke-13 dan 14 bagi pegawai.
“Pengurangan alokasi belanja pegawai dengan meniadakan komponen gaji dan tunjangan kinerja ke 13 serta 14”.
Pemotongan dana riset ini sebelumnya membuat sejumlah periset menyatakan sikapnya. Sumber CNNIndonesia.com di BRIN, yang juga merupakan seorang peneliti, mengatakan bahwa rencana efisiensi anggaran, termasuk menghapus dana riset ini membuat para periset kelabakan.
Menurut dia pemotongan dana riset itu tidak dibarengi dengan penurunan beban kinerja. Malah, kata dia, ada peningkatan beban kinerja agar lebih maksimal.
“Pemotongan dana riset itu khususnya pembatasan personil untuk riset lapangan, pembatasan/peniadaan belanja bahan, dan juga pemotongan dana lainnya. Jadi banyak sekali, membuat periset kelabakan,” kata peneliti tersebut, yang menolak namanya disebutkan, Jumat (7/2).
Peneliti lain, yang namanya juga tak mau disebutkan, sempat mengirimkan pernyataan sikap sejumlah periset BRIN mengenai polemik ini. Mereka meminta agar mengembalikan “marwah BRIN sebagai lembaga yang menaungi ilmu pengetahuan di Indonesia”.
“Jika anggaran untuk riset lapangan dan laboratorium ditiadakan, tapi target keluaran tetap atau bahkan lebih tinggi maka BRIN menerapkan praktik l’ exploitation d ‘homme par homme atau penindasan manusia oleh manusia,” ujar pernyataan tersebut.
“Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena BRIN terlalu mementingkan output maksimal dengan fasilitas minimal,” lanjut mereka.
Berikut daftar pos yang tak dapat anggaran imbas efisiensi tersebut:
1. Tidak ada alokasi anggaran di Organisasi Riset untuk dukungan riset bagi program Asta Cita.
2. Penghapusan seluruh perjalanan dinas baik luar negeri maupun dalam negeri
3. Tidak ada pelaksanaan survei nasional
4. Tidak ada alokasi anggaran di Organisasi Riset
5. Tidak ada belanja modal dan pembelian peralatan riset di Organisasi Riset
6. Tidak ada langganan data citra satelit
7. Tidak ada alokasi pembelian peralatan dan bahan serta pemeliharaan laboratorium
8. Tidak ada alokasi revitalisasi laboratorium.
Tidak ada alokasi anggaran untuk dukungan kebijakan berbasis riset
9. Tidak ada alokasi belanja untuk pemanfaatan dan fasilitasi riset inovasi
10. Tidak ada alokasi belanja untuk pembinaan Badan Riset dan Inovasi Daerah
11. Tidak ada pembiayaan untuk kegiatan dukungan manajemen
12. Tidak ada konsumsi dan paket meeting sama sekali untuk pelaksanaan rapat
13. Tidak ada alokasi untuk komitmen penyelenggaraan kegiatan internasional
14. Tidak ada alokasi untuk pelatihan dasar CASN yang sudah direkrut
15. Tidak ada alokasi untuk peningkatan kapasitas SDM dan kenaikan jenjang jabatan fungsional
16. Tidak ada alokasi untuk pelaksanaan layanan PNBP
(thr/fra)
