Hashim Sebut Jerman Ambil Alih Pimpin JETP Usai AS Hengkang

Jakarta, CNN Indonesia —

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan Amerika Serikat (AS) hengkang dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP). AS keluar dari kemitraan itu usai Donald Trump menarik negaranya dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).

“Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Perjanjian Paris, dan dengan demikian, saya rasa mereka juga telah memberitahu bahwa mereka akan menarik diri dari JETP,” kata Hashim dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2).

Hashim mengatakan posisi AS sebagai salah satu negara pemimpin JETP akan digantikan oleh Jerman. Hal itu telah disampaikan pemerintah Jerman ke pemerintah Indonesia pekan lalu.

“Saya bertemu dengan delegasi pemerintah Jerman seminggu yang lalu dan delegasi Jerman memberitahu saya bahwa pemerintah Jerman telah memutuskan untuk menggantikan Pemerintah AS sebagai anggota utama konsorsium JETP,” katanya.

Hashim mengatakan bahwa AS sebenarnya telah mengucurkan dana sebesar US$112 juta untuk JETP beberapa pekan lalu. Namun jumlah tersebut masih jauh dari komitmen pendanaan JETP sebesar US$20 miliar.

“Intinya adalah kita berbicara tentang janji sebesar US$20 miliar. Namun pendistribusian dana jauh lebih sedikit tetapi kami tetap optimis,” katanya.

JETP merupakan komitmen dari negara maju dalam G7 untuk mendanai transisi energi Indonesia. Pendanaan JETP sebesar US$20 miliar atau setara Rp314 triliun disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.

Kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Organisasi itu dipimpin oleh AS dan Jepang.

Sementara anggotanya terdiri dari Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, Inggris Raya dan Irlandia Utara.

Namun sayangnya, pendanaan tersebut ternyata bukan berbentuk hibah, melainkan pinjaman alias utang.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan pendanaan transisi energi dari negara maju justru menjerat negara miskin dan berkembang dalam tumpukan utang.

Menurutnya, kalau benar negara maju berniat positif dalam melakukan dan mendukung transisi energi, harusnya pendanaan yang disediakan bersifat konstruktif.

“Kita tahu semuanya sampai saat ini, sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim (transisi energi) masih business as usual, masih seperti commercial bank. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun berkembang,” kata Jokowi saat memberikan kuliah umum di Stanford University, AS, Rabu (15/11).

[Gambas:Video CNN]

(agt/fby)