Houthi Ancam Sikat Israel jika Gencatan Senjata Tak Dipatuhi

Jakarta, CNN Indonesia —

Milisi Houthi Yaman menegaskan bakal menyerang Israel jika tidak mematuhi gencatan senjata dengan Hamas.

Pemimpin Houthi Yaman menegaskan bakal memantau implementasi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

Jika Israel melanggar, Houthi mengancam bakal menyerang Israel atau kapal-kapalnya menggunakan rudal balistik dan pesawat nirawak di perairan dekat pantai Yaman. Sejak agresi Israel ke Palestina pada Oktober 2023, Houthi sudah melancarkan serangan ke kapal-kapal Israel.

“Kami akan terus memantau perkembangan di Palestina selama tiga hari sebelum berlakunya perjanjian Gaza. Jika pembantaian Israael terus berlanjut kami akan melanjutkan operasi kami,” ujar Abdul Malik Al Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi.

“Jika ada kemunduran agresi dari kesepakatan pada tahap mana pun, kami akan siap menyediakan dukungan militer untuk saudara Palestina kami,” sambungnya dilansir dari Reuters.

Houthi telah melakukan 100 serangan lebih ke kapal-kapal Israel sejak November 2023 dan telah menenggelamkan dua kapal, menyita satu kapal, dan menewaskan setidaknya empat pelaut. Intensitas serangan tersebut mengganggu pengiriman global dan mendorong perubahan rute.

Serangan tersebut telah mengganggu perdagangan internasional dan memaksa beberapa kapal mengambil rute panjang di sekitar Afrika bagian selatan dan tidak melewati Terusan Suez yang berdampak pada kenaikan tarif asuransi, biaya pengiriman, dan berbuntut pada inflasi global.

Pengumuman kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas beberapa hari lalu membuat Houthi disinyalir akan menghentikan serangan ke kapal-kapal Israel.

Selain serangan ke kapal, Houthi sudah meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel yang dibalas dengan serangan balik termasuk pada minggu lalu ketika pesawat tempur mengebom dua pelabuhan dan pembangkit listrik.

Houthi juga diserang Amerika Serikat dan Inggris yang meluncurkan operasi multinasional pada Desember 2023 guna menjaga perdagangan di Laut Merah.

(nva/rds)