KBRI Seoul Imbau WNI Waspada dan Patuhi Dekrit Darurat Militer Korsel

Jakarta, CNN Indonesia —

KBRI Seoul mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Selatan bersikap waspada usai Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Rabu (3/12) pukul 23.00 waktu setempat.

“Dimohon untuk tetap tenang, senantiasa waspada, serta selalu memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing,” tulis KBRI Seoul di akun Instagram resmi @indonesiainseoul.

WNI juga diminta untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik, menghindari kerumunan massa, serta daerah-daerah yang menjadi lokasi unjuk rasa.

“Khusus untuk Kota Seoul, dimohon sebisa mungkin untuk sementara menghindari kawasan National Assembly di Yeouido, kantor Kepresidenan di Yongsan, serta lokasi strategis lainnya,” imbuh KBRI Seoul.

Selain itu, pemerintah Indonesia melarang WNI mendekati, menonton atau berpartisipasi dalam kegiatan unjuk rasa, meskipun aksi itu dilakukan secara damai atau tidak ada indikasi akan terjadi bentrokan.

Tak lupa, KBRI Seoul mengingatkan WNI untuk selalu membawa tanda pengenal, mematuhi hukum dan instruksi aparat keamanan setempat.

“Memperhatikan dan mematuhi Dekrit Darurat Militer yang diumumkan dan konsekuensi hukum jika melanggar dekrit dimaksud,” tulis KBRI.

Bagi WNI yang menemukan permasalahan, maka dapat menghubungi KBRI Seoul melalui Hotline PWNI +8210-5394-2546, telepon 02 2224 9000 atau via email ke [email protected].

Sebelumnya, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer pada Selasa (3/12) waktu setempat dengan alasan untuk melindungi negara dari “kekuatan komunis”.

Penetapan darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian di parlemen mengenai Rancangan Undang-undang anggaran.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.

“Tanpa memperhatikan mata pencaharian rakyat, partai oposisi telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan,” tambahnya.

Belakangan, Yoon menyebut bakal mencabut status darurat militer usai parlemen memblokir dan menyatakan penatapan itu tidak sah.

[Gambas:Instagram]

(pta/pta)