Jakarta, CNN Indonesia —
Kemendiktisaintek mengungkap tiga skema yang menjadi opsi untuk membayarkan tunjangan kerja (tukin) dosen ASN.
Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menjelaskan skema pertama pembayaran tukin dosen ASN membutuhkan anggaran sebesar Rp2,8 T.
“Tiga skema, dan besarnya itu yang pertama 2,8 T, yang kedua 3,6 T, yang terakhir itu 8,2 T sekitar itu,” kata Togar usai rapat Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Togar menjelaskan skema pertama disebut sebagai opsi cukup dengan pembayaran tukin kepada dosen ASN yang berada di PTN satuan kerja Kemendiktisaintek dan PTN Badan Layanan Umum.
“Opsi cukup itu adalah tukin atau dana tukin yang disediakan bagi dosen-dosen di PTN satker dan di PTN BLU yang belum ada remun (remunerasi),” jelas Togar.
Lebih lanjut, Togar menjelaskan skema kedua tak berbeda jauh dengan opsi cukup. Namun, tukin turut diberikan kepada dosen ASN di PTN Satker dan BLU yang belum mendapatkan hak mereka sepenuhnya.
“Nah yang ketiga, semua (dosen ASN) dapat. Semua kita, dosen-dosen PNS kita, 81 ribu orang itu dapat tukin,” ujar dia.
Adapun Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyebut Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaitenk pada tahun 2025.
Ia mengatakan anggaran tersebut akan mampu membayarkan tukin terhadap 33.957 dosen ASN yang sempat mandek.
“Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun,” kata Lalu Irfan usai rapat yang sama.
“Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan Tukin,” sambungnya.
Jika dihitung selisihnya, maka Kemendiktisaintek masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 5,7 triliun agar seluruh dosen ASN mendapatkan hak mereka.
Sebelumnya, dosen ASN Kemendiktisaintek ramai-ramai protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020. Protes ini diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI).
Mereka telah menggelar aksi dengan mengirimkan karangan bunga ke Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta pada Senin (6/1) lalu.
Para dosen itu juga berencana kembali menggelar aksi besar-besaran menuntut tukin dosen ASN yang tak diberikan sejak 2020.
“Awal Februari kami akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta,” kata Anggun lewat pesan singkat, Rabu (15/1).
Sebelum aksi di Jakarta Februari nanti, ADAKSI juga akan menggelar demonstrasi di daerah-daerah di Indonesia pada akhir Januari. Ia menjelaskan kini ADAKSI telah berdiri dan tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia.
(mab/sfr)
