Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN Kemendiktisaintek pada 2025.
“Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun,” ujar Lalu Irfan usai rapat Komisi X dengan Kemendiktisaintek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).
Lalu, Irfan menjelaskan pemerintah sedang mempersiapkan perpres untuk menjadi acuan Kemendiktisaintek membayarkan tukin dosen ASN itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut Kemendiktisaintek juga akan mengeluarkan peraturan menteri terkait mekanisme pembayaran tukin yang mandek sejak 2020 itu.
“Dalam waktu dekat, perpres sudah didraf, nanti setelah keluar perpres, maka nanti akan dibuat turunannya, yaitu Permen Diktisaintek, untuk membayar Tukin,” jelas dia.
“Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan Tukin,” sambungnya.
Sebelumnya, dosen ASN Kemendiktisaintek ramai-ramai protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020. Protes ini diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI).
Mereka telah menggelar aksi dengan mengirimkan karangan bunga ke Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta pada Senin (6/1) lalu.
Para dosen itu juga berencana kembali menggelar aksi besar-besaran menuntut tukin dosen ASN yang tak diberikan sejak 2020.
“Awal Februari kami akan adakan aksi besar-besaran di Jakarta,” kata Anggun lewat pesan singkat, Rabu (15/1).
Sebelum aksi di Jakarta Februari nanti, ADAKSI juga akan menggelar demonstrasi di daerah-daerah di Indonesia pada akhir Januari.
Ia menjelaskan kini ADAKSI telah berdiri dan tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia.
(mab/sfr)
