Kemenkeu Ungkap Alasan Rekonstruksi APBN 2025 Usai Pangkas Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia —

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan tiba-tiba muncul rekonstruksi APBN 2025. Bongkar-ulang postur anggaran ini dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran kementerian/lembaga hingga pemda dalam rangka efisiensi.

Rekonstruksi APBN 2025 dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (11/2). Pertemuan dihadiri oleh sekretaris jenderal dan sekretaris menteri seluruh kementerian/lembaga (K/L).

“Kalau kita lihat, pasti ini (rekonstruksi APBN) alasan utamanya adalah kita melihat dinamika yang ada,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Rabu (12/2).

“Kan pasti perlu penyesuaian-penyesuaian, termasuk juga menjamin program-program supaya tetap berjalan gitu loh. Itu alasannya,” tegasnya.

Namun, Deni tak menjawab tegas apakah rekonstruksi itu muncul imbas protes dan keluhan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) terdampak. Ia hanya menekankan proses ini terjadi karena muncul dinamika di lapangan.

Sejumlah abdi negara memang curhat dan memprotes efisiensi anggaran K/L. Pasalnya, arahan penghematan dari Presiden Prabowo Subianto malah menyasar hal-hal fundamental.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tak menjelaskan mengapa tiba-tiba 16 K/L yang semula selamat dari efisiensi malah ikut terkena. Terlebih, arah angin itu berubah usai para sekjen dan sesmen berkumpul dengan Mensesneg Prasetyo Hadi.

“Bukan, sebetulnya bukan istilah nambal ya (alasan 16 K/L batal selamat dari efisiensi). Tetapi instruksi presiden itu kan seluruh K/L harus memperhatikan efisiensi, kan gitu ya,” tegas Deni.

“Jadi, sudah jelas lah ya kalau yang disampaikan Pak Hasan Nasbi (Kepala Komunikasi Kepresidenan), ‘yang lemak-lemak disingkirkan, yang penting ototnya masih kuat’, kan gitu,” tutupnya.

Arahan Prabowo soal efisiensi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Dua hari kemudian, terbit Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025.

Kemenkeu menetapkan 16 pos anggaran yang mesti dihemat kementerian/lembaga. Usul efisiensi itu justru menjadi liar dan menyasar pos-pos penting, termasuk kesejahteraan pegawai yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut 16 pos yang harus dipangkas K/L:

1. Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
2. Kegiatan seremonial: 56,9 persen
3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
4. Kajian dan analisis: 51,5 persen
5. Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
7. Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
8. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
9. Lisensi aplikasi: 21,6 persen
10. Jasa konsultan: 45,7 persen
11. Bantuan pemerintah: 16,7 persen
12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
13. Perjalanan dinas: 53,9 persen
14. Peralatan dan mesin: 28 persen
15. Infrastruktur: 34,3 persen
16. Belanja lainnya: 59,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)